Translate this page from Indonesian to the following language!

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Widget by ateonsoft.com

Jumat, 01 Oktober 2010

PERANAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT


PERANAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT
DALAM PELAKSANAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PANCASILA DI PERUSAHAAN

Latar Belakang
Seminar Hubungan Perburuhan Pancasila pada tahun1974 yang saat ini kita kenal menjadi Hubungan Industrial Pancasila adalah merupakan latak belakang penciptaan hubungan kerja yang harmonis berdasarkan Pancasila. Sarana penciptaanya, yang utama antara lain adalah Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit.
Sejalan dengan hal tersebut, dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1998 ditekankan bahwa pembangunan sektor ketenagakerjaan perlu ditingkatkan mutu dan kesejahteraan tenaga kerja. Pemantapan kebijakan pengupahan dan penggajian berdasarkan prestasi kerja dan nilai kemanusiaan yang mampu menumbuhkan harga diri, perlindungan tenaga kerja, hak berserikat dan berunding berdasarkan Hubungan Industrial Pancasila (HIP), Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Di samping itu perbaikan syarat kerja lainnya perlu dikembangkan secara terus menerus dan pemberdayaan pekerja ditingkatkan sehingga sepadan dengan mitranya terutama pengusaha.
Keberhasilan Pembangunan Nasional, membawa konsekwensi yang semakin kritis dan semakin majunya masyarakat Indonesia khususnya para pelaku proses produksi di sektor usaha. Dari konsekwensi tersebut, maka dapat dilihat bahwa keluh kesah pekerja dan perselisihan industrial terus meningkat dan bermuara pada aksi-aksi unjuk rasa bahkan sebagian menjadi kasus-kasus kriminal.
Melihat kerawanan yang terjadi di dalam hubungan industrial tersebut maka upaya-upaya yang dilakukan antara lain adalah meningkatkan komunikasi antara pekerja dengan pengusaha di dalam Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit.
Dari upaya yang telah dilaksanakan, diharapkan terjadi interaksi yang positif di antara pekerja dan pihak pengusaha, dimana pekerja tidak lagi hanya mengharap imbalan yang lebih atas pekerjaannya dan pihak pengusaha tidak hanya mementingkan keuntungan dari usahanya.
Sehingga para pelaku sektor usaha mau menyadari dan mau melakukan musyawarah untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.
Sejak diperkenalkannya Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit yang diperjelas melalui SK Menteri Tenaga Kerja No. 328/Men/1986, ternyata pengertian dan fungsi Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit belum dipahami seperti yang diharapkan dan belum sejalan, baik di antara kalangan Tripartit maupun tingkat Perusahaan (Bipartit), terutama pihak-pihak yang langsung terlibat dalam hubungan industrial.
Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, Ditjen Pembinaan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktur Pengawasan Norma Kerja Ditjen Binwasnaker dalam melaksanakan program pembinaan, pengawasan dan pengembangan Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit di arahkan untuk meningkatkan sosialisasi baik tingkat kuantitas, aktivitas dan kualitas Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit.

Kelembagaan
Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit adalah suatu lembaga yang berada di tingkat Perusahaan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan musyawarah untuk memecahkan masalah-masalah ketenagakerjaan.
Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit ini juga merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengkoordinir lembaga-lembaga yang ada di Perusahaan.
Pembentukan LK Bipartit
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit di Perusahaan sesuai dengan SK Menteri Tenaga Kerja No. 328 tahun 1986 dengan jalan :
1. Mengadakan penyuluhan kepada para peserta “Target Group” ;
2. Melakukan evaluasi pemahaman peserta ;
3. Pengajuan pembentukan :
a. Adanya inisiatif dari peserta (pengusaha, SP/Pekerja) ;
b. Semua pihak menyatakan berkepentingan dan membutuhkan ;
4. Mengarahkan para peserta ke dalam 3 (tiga) kelompok kepentingan :
1. Kelompok persiapan pembentukan ;
2. Kelompok penyusunan komposisi keanggotaan / kepengurusan ;
3. Kelompok penyusunan program Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit.
5. Memplenokan hasil kerja dan menjadikan sebagai kesepakatan bersama bagi pembentukan Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit di Perusahaan;
6. Menyampaikan Berita Acara Pembentukan kepada kepala dinas tenaga kerja untuk mendapatkan pendaftaran.
Secara khusus komposisi Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit memiliki sedikit-dikitnya 6 (enam) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang wakil pekerja atau Serikat Pekerja, 3 (tiga) orang wakil pengusaha dengan susunan sebagai berikut :
 1 orang ketua merangkap anggota ;
 1 orang wakil ketua merangkap anggota ;
 1 orang sekretaris merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 3 orang anggota.
Administrasi Kerja LK Bipartit
Tugas :
1. Menampung, menanggapi dan memecahkan masalah ketenagakerjaan ;
2. Menghindari sedini mungkin timbulnya kesalahpahaman dan perbedaan pendapat dalam permusyawaratan yang menyangkut kepentingan bersama ;
3. Menunjang dan mendorong terciptanya disiplin kerja, ketenangan dan ketentraman kerja, kegairahan kerja serta ketenaganan usaha ;
4. Menegakkan eksistensi dan peranan lembaga-lembaga ketenagakarjaan yang ada di perusahaan yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan ;
5. Mengamalkan prinsip-prinsip kepemimpinan Pancasila.
Mekanisme :
1. Menentukan jadual pertemuan (minimal 1 x dalam 2 bulan)
2. Pertemuan insidentil / tidak tetap, atas permintaan salah satu pihak (pengusaha, serikat pekerja, wakil pekerja) yang di ajukan secara lisan maupun tertulis melalui sekretaris lembaga kerjasama bipartit ;
3. Menyampaikan hasil-hasil pertemuan kepada pimpinan perusahaan, serikat pekerja atau wakil pekerja sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam membuat kebijaksanaan.
Koordinasi fungsional Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit dengan lembaga-lembaga lain seperti :
1. Koorinasi dengan P2K3 yaitu membantu pemecahan masalah dalam penanganan kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
2. Koordinasi dengan Keluarga Berencana (KB) yaitu membantu menunjang program pemerintah dalam hal penyuluhan keluarga berencana bagi kesejahteraan pekerja ;
3. Koordinasi dengan Koperasi yaitu membantu peningkatan manfaat koperasi bagi kesejahteraan pekerja ; Dan lain-lain.
Kewenangan Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit
Memberi Saran :
Yang merupakan hasil kesepakatan dan bersifat anjuran.
Memberi Rekomendasi :
Merupakan kesepakatan untuk diperhatikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Memorandum :
Merupakan hasil kesepakatan yang sudah pernah di ajukan kepada kedua belah pihak tetapi belum dilaksanakan.
Peranan Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit
Lembaga Kerjasam (LK) Bipartit berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk mengembangkan hubungan industrial yang harmonis, serasi, mantap, aman dan dinamis di Perusahaan. Pekerja dan pengusaha di Perusahaan, menempati kedudukan yang penting sekali bahkan cukup menentukan dalam pemeliharaan stabilitas di Perusahaan di dalam keseluruhan sektor produksi yang berpengaruh pada stabilitas nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu hubungan antara pekerja dan pengusaha di perusahaan tidak dapat dibiarkan berkembang sendiri-sendiri menurut pola pemikiran dan kekuatan masing-masing. Dalam pengembangannya hubungan antara pekerja dan pengusaha di perusahaan harus jelas ketujuan yang pasti yaitu pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP), yang antara lain adalah pemupukan keyakinan dalam diri pekerja dan pengusaha terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam melaksanakan pembangunan.
Kemudian pekerja dan pengusaha di Perusahaan harus mengerti mengenai masalah-masalah hubungan industrial dalam kaitannya dengan pembangunan.
Dengan demikian Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit berperan untuk mengembangkan dan melaksanakan hubungan industrial pancasila dengan jalan mewujudkan sistem hubungan industrial pancasila di dalam hubungan kerja di setiap perusahaan. Untuk terwujudnya Industrial Harmony and Economic Development di mana diusahakan adanya ketenangan kerja dan ketenangan berusaha, peningkatan produksi dan produktivitas kerja, peningkatan pendapatan / kesejahteraan pekerja sesuai dengan harkat dan martabat manusia Pancasila.
Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit ini juga melandaskan diri pada kebijaksanaan pemerintah untuk menciptakan stabilitas Ipoleksosbudhankamnas (Idiologi, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan Nasional). Untuk mencapai tujuan tersebut dalam menciptakan hubungan industrial dengan kondisi kerja yang harmonis, ketenangan kerja dan kelangsungan berusaha harus membangun Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit yang menjalankan berbagai fungsi yaitu :
1. Menciptakan berkomunikasi langsung antara pengusaha dan pekerja atau wakil pekerja, berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan saling pengertian antara pekerja dan pengusaha, dalam hal ini termasuk perkembangan perusahaan, peningkatan produksi, produktvitas dan kesejahteraan pekerja. Dengan cara ini dapat ditingkatkan rasa saling menghormati. Melalui Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit pekerja dapat di ikutsertakan merumuskan kebijaksanaan dan menyelesaikan masalah yang di hadapi di Perusahaan.
2. Pengusaha selalu senang dan terbuka mendengar tuntutan pekerja. Pemenuhan tuntutan pekerja tidak selalu menjadi beban bagi perusahaan bahkan dapat membawa kemanfaatan bagi perusahaan. Mungkin tuntutan pekerja hanya sekedar mengingatkan pihak pengusaha tentang tanggung jawab atau komitmen pengusaha yang sudah disepakati lupa terealisasi. Perlu diketahui bahwa mengakomodasikan aspirasi dari tuntutan tidak selalu berarti memenuhi tuntutan tersebut. Karena tuntutan itu bermacam-macam yang wajar perlu segera dipenuhi, tuntutan yang wajar tapi karena satu dan lain hal pengusaha belum mampu memenuhinya. Melalui Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit perlu menjelaskan sebab mengapa belum mampu memenuhi atau membuat perkiraan kapan tuntutan pekerja dipenuhi.
3. Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit mengadakan pertemuan secara periodik dan membicarakan keluhan pekerja. Keluhan seorang pekerja atau para pekerja dapat merusak kerjasama kelompok, menurunkan semangat kerja dan hasil kerja pekerja. Kejadian seperti ini dapat menghancurkan program dan rencana perusahaan. Oleh karena itu pengusaha melalui Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit perlu segera menanggapi dan memecahkan setiap keluhan pekerja. Keterbukaan pemimpin memberikan tanggapan terhadap keluhan pekerja serta kesediaan memperhatikan kondisi sosial ekonomi, akan menumbuhkan rasa memiliki dan dedikasi yang tinggi di kalangan pekerja.
4. Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit berfungsi menampung masalah-masalah tehnis di unit bersangkutan untuk diselesaikan.
5. Melalui lembagai ini pekerja dapat menyampaikan keinginan, usul ataupun saran-saran berharga untuk kemajuan perusahaan. Melalui lembaga ini pula, pengusaha dapat secara terus menerus memperoleh informasi serta memantau kondisi dan situasi yang hidup di kalangan pekerja sehingga secara dini dapat melakukan tindakan antisipasi yang diperlukan.
Dengan demikian aktivitas dan kualitas Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit sangat tergantung kepada Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) yang diajukan oleh utusan perwakilan pekerja dan pengusaha untuk di bahas dalam pertemuan sidang-sidangnya yang di atur dalam mekanisme kerja sehingga dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Partisipasi Pekerja dan Partisipasi Manajemen
Dalam mengembangkan motivasi dan partisipasi pekerja sebagai partner / mitra pengusaha di perusahaan, maka sangat di butuhkan adanya partisipasi pekerja dan partisipasi manajemen.
Partisipasi Pekerja
Setiap pekerja berkeinginan di dalam bekerja untuk :
1. Melakukan pekerjaan pada bidang yang sesuai dengan keinginan / keahliannya.
2. Mendapatkan imbalan gaji / upah yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Mendapatkan peningkatan kerja (jabatan, penghargaan) melalui disiplin dan prestasi yang telah dilakukan.
4. Mendapatkan kesempatan dalam pengembangan kreativitas pada pekerjaannya.
5. Merasakan ketenangan kerja dan memilik harapan-harapan untuk masa depannya.
6. Mendapatkan dan / atau merasakan pengakuan sosial dalam masyarakat. Dan lain-lain.
Dari keinginan di atas sudah barang tentu hal tersebut merupakan sesuatu hal yang ideal. Oleh karena itu, peranan Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit dapat membantu membangunnya, melalui bentuk partisipasi pekerja yang positif sebagai tiang penyanggah pada konflik kepentingan menjadi saling membutuhkan dan memenuhi, demi ketenangan industri “Industri Peace” dan / atau keharmonisan industri “Industri Harmony”. Manifestasi ketenangan dan keharmonisan industri berdasarkan Pancasila tidak hanya bertumpu pada norma, tetapi saling memahami, menyadari eksistensi masing-masing pihak yang mampu mewujudkan norma berjalan dengan baik. Disinilah fungsi Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit dapat membantu mengarahkan partisipasi pekerja.
Partisipasi Manajemen
Pemilik modal di dalam pengelolaan unit usahanya menggunakan simpul-simpul pengendali unit usaha yang lazim disebut sistem manajemen. Melalui sistem manajemen, pemilik modal berupaya menciptakan :
1. Pelaksanaan unit usaha secara disiplin, efisien, terpadu dan yang dapat menghasilkan mutu dan jumlah dalam target strateginya.
2. Tenaga kerja disiplin, terampil, kreatif (Inovatif) dan memiliki inisiatif kerja sesuai dengan sistem manajemen.
3. Supplay dan demand pasar yang dapat menjamin dan mencapai titik imbal (break even) dan / atau pengembangan usaha.
4. Menjadi pelaku ekonomi yang handal dalam konteks sosial ekonomi lokal, nasional bahkan internasional.
5. Dan lain-lain.

Kondisi Aktual LK Bipartit
Sejak di keluarkannya SK Menteri Tenaga Kerja No. 382 tahun 1986 tentang Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit di Perusahaan, sampai dengan saat ini ternyata kondisi aktual Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit ini masih belum memiliki penerapan yang seragam, seperti :
1. Penamaan lembaga yang masih tergantung pada selera setempat (seperti forum bipartit, forum konsultasi dll.
2. Administrasi kelembagaan yang belum berjalan.
3. Fungsi dan peranan Lembaga Kerjsama (LK) Bipartit yang belum sepenuhnya di pahami baik pekerja / Serikat Pekerja (SP) maupun pengusaha.
4. Pembinaan teknis oleh petugas teknis (Dinas Tenaga Kerja)
5. Dan lain-lain.
PEMECAHAN MASALAH
Dari kondisi aktual tersebut diatas, maka efektivitas pemecahan masalah, agar Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit itu mampu memenuhi harapan dalam mewujudkan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) di Perusahaan-perusahaan memerlukan dukungan penanganan dari Pemerintah, dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja yang meliputi aspek penyuluhan dan pengembangan yaitu :
1. Penerapan teknis program Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Kabupaten/Kota.
2. Penerapan teknis administrasi Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit secara terprogram di tingkat Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Kabupaten/Kota.
3. Penerapan program monitoring Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.
4. Pembentukan unit penanganan dini di tingkat Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota.
5. Pemeriksaan berkala atas buku jurnal Lembaga Kerjasamaa (LK) Bipartit di Perusahaan bagi peningkatan kualitas.
6. Pelaksanaan kegiatan evaluasi / analisis di tingkat Provinsi / Pusat bagi rencana pelaksanaan kegiatan yang akan datang (sepewrti survey, seminar, lokakarya dan lain-lain)
7. Penerapan Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit terbaik / kalender Nasional, tentang suatu keberhasilan Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit di Perusahaan yang telah melaksanakan fungsi dan peranannya secara optimal dan efektif.
8. Peningkatan kemampuan petugas teknis di lapangan.
9. Pengenalan Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit pada PEMDA dan lain-lain.
10. Sosialisasi Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit.
Sedangkan dukungan penanganan di Perusahaan (dari pekerja / serikat pekerja, pengusaha) meliputi aspek :

Penyuluhan guna keperluan.
1. Penyeragaman visi tentang Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit sebagai lembaga.
2. Menghilangkan peran ganda yang terjadi di antara lembaga-lembaga ketenagakerjaan.
3. Menghindari penyusunan komposisi pengurus Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit yang menggambarkan wakil-wakil yang lemah dan/atau dominan pengusaha.
4. Menghindari anggapan bahwa kehadiran Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit akan menambah biaya (cost) Perusahaan.
5. Pelaksanaan pelatihan tentang komunikasi.
6. Pelatihan kemampuan berorganisasi di serikat pekerja.
7. Melaksanakan open manajemen, agar mitra kerja dapat memahami kesulitan, kebutuhan dan merasakan kemajuan usaha perusahaan.
8. Kemampuan menjadi panutan sebagai pengurus Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit dalam memanifestasikan kepemimpinan Hubungan Industrial Pancasila.
9. Dan lain-lain yang positif hasil dari pemufakatan kedua belah pihak (pekerja/SP dan pengusaha)
Dengan uraian sebagaimana tersebut diatas maka Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit menghendaki adanya :
1. Serikat Pekerja yang profesional.
2. Pengusaha yang dinamis.
3. Hubungan Industrial yang harmonis berdasarkan Hubungan Industrial Pancasila.
Kesimpulan
1. Sarana utama pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila di Perusahaan adalah Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit sebagai lembaga yang anggotanya terdiri dari perwakilan pekerja / SP dan pengusaha.
2. Dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang mantap, aman dan dinamis, setiap saran, keluhan dan tuntutan dari pihak pekerja perlu ditanggapi secara akomodatif. Keluhan dan keresahan perlu diselesaikan sejak dini sebelum berkembang menjadi perselisihan atau unjuk rasa.
3. Aktivitas dan kualitas Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit tergantung kepada daftar inventarisasi masalah (DIM) yang dibawa oleh utusan perwakilan pekerja dan pengusaha sehingga hasil kesepakatan Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
4. Perlu di sosialisasikan aktivitas dan kualitas Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit di masyarakat terutama dalam masyarakat industri. Dimana pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja sebagai pembina dan fasilitator.



Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Cheap Web Hosting