Translate this page from Indonesian to the following language!

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Widget by ateonsoft.com

Rabu, 11 November 2009

GANTUNG DAN HUKUM MATI PARA KORUPTOR


Perseteruan antar aparat lembaga penegak hukum Kepolisian berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung Versus KPK di negeri ini masih terus berlanjut tanpa ada kejelasan yang pasti akan bagaimana akhir dari skenario yang diperankan oleh masing-masing oknum pejabat kepolisian maupun kejaksaan yang diduga kuat terlibat sebagaimana fakta rekaman perbincangan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, penanganan kasusnya terkesan sangat dipaksaan oleh Penyidik walaupun sejatinya bahwa kasus penyalahgunaan kewenangan dan pemerasan yang disangkakan Kepolisian kepada wakil ketua KPK non aktif (Bibit dan Chandra) sebagaimana yang telah Tim 8 simpulkan sementara tidak cukup bukti untuk melanjutkan kasus tersebut ke Pengadilan namun, sikap ego dan arogan dari Penyidik sangat mencederai hati rakyat, kenapa penyidik sampai ngotot benar dan mati-matian mempertahankan kasus ini agar tetap dilanjutkan inilah yang menjadi pertanyaan kita, ada apa sesungguhnya yang terjadi, apakah memang sudah separah itu hukum di Negara ini sehingga dengan begitu mudahnya makelar-makelar kasus berkeliaran, mengatur dan menyumpal mulut para oknum pejabat dengan uang yang dimiliki oleh para Koruptor untuk menghancurkan dan mencabik-cabik hukum negeri ini.


Sumpah yang diucapkan pada saat dilantik hanyalah formalitas belaka untuk memenuhi tradisi maupun kebiasaan semata, karena pada kenyataannya bahkan ada pejabat yang mengucapkan sumpah/janji lebih dari satu kali akan tetapi masih saja melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral dan merampok uang rakyat.

Begitu mudahnya sumpah diucapkan, dan semudah itu pula para oknum pejabat itu lupa atau memang sengaja melupakan sumpahnya, 250 juta orang penduduk Indonesia tidak rela uang rakyat dirampas dan di Korupsi, kesabaran rakyat ada batasnya, kemarahan yang telah sampai pada titik ambang batas dapat mengganggu stabilitas Negara jika hal ini tidak cepat direspon, repormasi total pada lembaga penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan harus segera dilakukan tidak ada pilihan lain saat ini yaitu ganti Kapolri dan Jaksa Agung, sejarah telah mencatat bahwa reformasi yang kita nikmati saat ini berawal dari ketidakpuasan hampir seluruh elemen masyarakat atas kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat sehingga rakyat marah, gelombang unjuk rasa menentang rejim yang berkuasa terjadi hampir diseluruh pelosok tanah air yang akhirnya kejatuhan rejim yang berkuasa, inilah kekuatan rakyat yang sesungguhnya jadi, wahai rejim yang berkuasa saat ini bersikap bijak dan berpihaklah kepada rakyatmu…,rakyatmu telah bosan dengan janji-janji dan kami tidak butuh janji…,rakyatmu menderita, sementara ada oknum pejabat dan orang-orang yang merampok uang rakyat melakukan KORUPSI berkeliaran dan tidur nyenyak tanpa dilakukan tindakan.

Pemerintah dan DPR RI sebaiknya melakukan Revisi terhadap UU Anti Korupsi dengan memasukan pasal yang sangat berat terhadap para KORUPTOR, menghukum GANTUNG atau menghukum MATI para KORUPTOR, jangan hanya kepada TERORIS saja yang dilakukan hukuman MATI, akan tetapi KORUPTOR pun pantas untuk dilakuan hal yang sama yaitu hukuman MATI…., tidak ada tempat sejengkalpun terhadap para KORUPTOR di negeri ini…..

0 komentar:

Poskan Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Cheap Web Hosting