Translate this page from Indonesian to the following language!

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Widget by ateonsoft.com

Minggu, 29 April 2012

Prinsip dan Kriteria RSPO Untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan



Prinsip & Kriteria RSPO (RSPO P&C) merupakan standar global tata kelola perkebunan yang disusun oleh berbagai pemangku kepentingan (di sepanjang rantai pasok minyak sawit) untuk mendefinisikan Sustainable Palm Oil.
Adapun tujuan RSPO adalah “Mempromosikan produksi dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan melalui kerjasama di sepanjang rantai pasok (suppy chain) dan dialog terbuka dengan para pemangku kepentingan”
Ada 8 prinsip dan 39 kriteria dalam penerapan prinsip dan kriteria RSPO untuk produksi minyak sawit berkelanjutan yaitu :

Prinsip 1: Komitment Terhadap Transparansi
Kriteria 1.1 :
Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak lain menyangkut isu-isu lingkungan, sosial dan hukum yang relevan dengan kriteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk yang memadai, untuk memungkinkan adanya partisipasi efektif dalam pembuatan kebijakan.
Indikator :
Permintaan informasi dan tanggapan yang diberikan harus tercatat dengan baik.

Kriteria 1.2 :
Dokumen manajemen dapat diakses oleh publik, kecuali bila dicegah oleh aturan kerahasiaan dagang atau ketika keterbukaan informasi akan berdampak negatif pada lingkungan dan sosial.
Indikator :
Kriteria ini menyangkut dokumen manajemen mengenai isu-isu lingkungan, sosial dan hukum yang terkait dengan pemenuhan Kriteria RSPO. Dokumen yang harus dipublikasikan untuk umum termasuk, namun tidak terbatas pada :
1.Status tanah/hak guna (kriteria 2.2).
2.Kesehatan dan rencana keamanan (4.7).
3.Rencana-rencana dan analisa terkait dampak lingkungan dan sosial. (5.1, 6.1, 7.1, 7.3).
4.Rencana pencegahan polusi (5.6).
5.Detil keluhan dan penderitaan (6.3).
6.Prosedur negosiasi (6.4).
7.Rencana perbaikan kontinu (8.1).

Prinsip 2: Memenuhi Hukum dan Peraturan Yang Berlaku
Kriteria 2.1 :
Semua hukum dan peraturan berlaku/diratifikasi baik di tingkat lokal, national maupun internasional dipenuhi.
Indikator :
1.Bukti telah memenuhi persyaratan hukum tertentu.
2.Sistem yang terdokumentasi, yang meliputi informasi tertulis persyaratan-persyaratan hukum.
3.Mekanisme untuk memastikan bahwa upaya memenuhi persyaratan-persyaratan hukum tersebut telah dilaksanakan.
4.Sistem untuk menelusuri perubahan-perubahan pada UU. Sistem yang digunakan untuk memahami dan menerapkan hukum harus sesuai dengan skala organisasi.

Kriteria 2.2
Hak untuk menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak dituntut secara sah oleh komunitas lokal dengan hak-hak yang dapat dibuktikan.
Indikator :
1.Dokumen-dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau kontrak sewa yang sah,
2.sejarah penguasaan tanah dan pemanfaatan tanah sesungguhnya yang sah.
3.Bila terdapat atau sudah terdapat perselisihan, tunjukkan bukti-bukti tambahan tentang akuisisi tanah dan kompensasi yang memadai kepada pemilik dan penghuni
4.sebelumnya; dan bukti-bukti bahwa semua ini telah diterima dengan baik lewat persetujuan tanpa paksaan (free, prior and informed consent/FPIC).
5.Tidak adanya konflik atas tanah yang serius, kecuali persyaratan-persyaratan untuk penyelesaian konflik yang dapat diterima semua pihak (kriteria 6.3 dan 6.4) dilaksanakan dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat.

Kriteria 2.3 :
1.Penggunaan tanah untuk kelapa sawit tidak menghilangkan hak legal maupun hak adat para pengguna lain tanpa adanya persetujuan tanpa paksa dari mereka.
2.Indikator :
3.Peta-peta yang menunjukkan wilayah-wilayah di bawah hak-hak adat yang diakui (kriteria 2.3, 7.5 dan 7.6)
4.Salinan kesepakatan negosiasi tentang proses keluarnya persetujuan (kriteria 2.3, 7.5 dan 7.6)

Prinsip 3: Komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang
Kriteria 3.1
Terdapat rencana manajemen yang diimplementasikan yang ditujukan untuk mencapai keamanan ekonomi dan keuangan dalam jangka panjang.
Indikator :
1.Dokumen rencana usaha atau pengelolaan (minimum 3 tahun).
2.Ada prosedur untuk mendapatkan informasi dan tehnik baru dan mekanisme untuk menyebarluaskan informasi ini ke seluruh jajaran pekerja. Untuk organisasi dan skema pengelolaan petani besar prosedur ini harus didokumentasikan.

Prinsip 4: Penggunaan praktik terbaik tepat oleh perkebunan dan pabrik
Kriteria 4.1
Prosedur operasi didokumentasikan secara tepat dan diimplementasikan dan dipantau secara konsisten.
Indikator :
1.Mekanisme untuk memeriksa konsistensi implementasi prosedur.
2.Hasil-hasil terukur harus tercatat dengan baik.

Kriteria 4.2 :
Praktik-praktik mempertahankan kesuburan tanah sampai pada suatu tingkat atau, jika memungkinkan, meningkatkan kesuburan tanah sampai pada tingkat, yang dapat memastikan hasil optimum dan berkelanjutan.
Indikator :
1.Monitoring tren kandungan senyawa organik tanah.
2.Monitoring input netto pupuk (farm gate measures of exports vs penggunaan pupuk).

Kriteria 4.3 :
Praktik-praktik meminimalisasi dan mengendalikan erosi dan degradasi tanah.
Indikator :
1.Monitoring persentase permukaan tanah yang dilindungi dari dampak air hujan.
2.Monitoring persentase penanaman di lahan miring yang melebihi batasan tertentu (perlu monitoring yang spesifik tanah (soil-specific)).
3.Adanya program pemeliharaan jalan.

Kriteria 4.4 :
Praktik-praktik mempertahankan kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah.
Indikator :
1.Rencana pengelolaan air yang diterapkan.
2.Monitoring limbah BOD.
3.Monitoring pengunaan air per ton TBS oleh pabrik.

Kriteria 4.5 :
Hama, penyakit, gulma dan spesies baru yang agresif dikelola secara efektif menggunakan teknik Pemberantasan Hama Terpadu (PHT) secara tepat.
Indikator :
1.Monitoring unit level kandungan racun (toxicity unit) (a.i. x LD 50 / ton TBS).
2.Monitoring luasan implementasi PHT / total ha.
3.Adanya program untuk memonitor hama dan penyakit. Karena masalah akurasi pengukuran, monitoring level kandungan racun pestisida tidak dapat diterapkan pada smallholder.

Kriteria 4.6 :
Bahan kimia pertanian digunakan dengan cara-cara tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan. Tidak ada penggunaan bahan prophylactic dan ketika bahan kimia pertanian dikategorikan sebagai Tipe 1A atau 1B WHO atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar Konvensi Stockholm dan Rotterdam digunakan, maka pihak perkebunan harus secara aktif melakukan upaya identifikasi bahan alternative dan proses ini harus didokumentasikan.
Indikator :
1.Justifikasi seluruh penggunaan bahan-bahan kimia.
2.Catatan penggunaan pestisida (termasuk bahan aktif yang digunakan, daerah tempat pestisida digunakan, jumlah yang digunakan per ha dan jumlah penerapan).
3.Bukti-bukti dokumentasi yang menunjukkan bahwa bahan-bahan kimia yang dikategorikan sebagai Tipe 1A atau 1B WHO atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar Konvensi Stockholm dan Rotterdam, serta paraquat (sejenis herbisida) dikurangi atau dihilangkan penggunaannya.
4.Penggunaan produk terpilih yang spesifik atas hama dan gulma yang menjadi target, dan yang memiliki efek minimum terhadap spesies yang tidak menjadi target harus digunakan jika ada. Namun, langkah-langkah untuk menghindari perkembangan resistensi (seperti rotasi pestisida) perlu dilakukan.
5.Bahan-bahan kimia hanya boleh digunakan oleh mereka yang memenuhi kualifikasi yang telah mendapatkan pelatihan terkait, dan harus selalu digunakan sesuai dengan spesifikasi produk. Fasilitas penyelamatan yang memadai harus ada dan digunakan. Seluruh tindakan keamanan/darurat yang dianjurkan produk harus diperhatikan dengan cermat, diterapkan dan dipahami para pekerja. Lihat kriteria 4.7 mengenai kesehatan dan keselamatan.
6.Penyimpanan seluruh bahan kimia harus memenuhi persyaratan Panduan Praktek FAO (lihat Annex/Lampiran 1). Seluruh bahan kimia harus dibuang secara baik dan tidak digunakan untuk keperluan lain (lihat kriteria 5.3).
7.Pemakaian pestisida lewat metode yang telah terbukti yang dapat meminimalisir resiko dan dampak. Penyemprotan pestisida lewat udara hanya diijinkan jika ada justifikasi yang terdokumentasi.
8.Bukti tes residu CPO, sebagaimana diminta rantai pasokan.
9.Pembuangan limbah yang baik, sesuai dengan prosedur yang sepenuhnya dipahami para pekerja dan pihak pengelola. Lihat kriteria 5.3 mengenai pembuangan limbah.
10.Pemeriksaan kesehatan operator pestisida tiap tahun.

Kriteria 4.7 :
Rencana kesehatan dan keselamatan kerja dielaborasi, disebarluaskan dan diimplemantasikan secara efektif.
Indikator :
1.Rencana kesehatan dan keselamatan mencakup hal-hal berikut:
2.Kebijakan kesehatan dan keamanan, yang diimplementasikan dan dimonitor.
3.Seluruh operasi terkait kesehatan dan keselamatan harus telah melewati analisa resiko, dan seluruh prosedur dan tindakan didokumentasikan dan diimplementasikan untuk mengatasi isu-isu teridentifikasi. Seluruh tindakan pengamanan yang dianjurkan produk perlu diperhatikan dengan baik dan diterapkan kepada pekerja terkait.
4.Seluruh pekerja yang terlibat dalam operasi telah mendapat pelatihan yang memadai mengenai praktek kerja yang aman (lihat kriteria 4.8). Peralatan perlindungan yang memadai harus tersedia bagi para pekerja di tempat kerja masing-masing untuk melakukan operasi-operasi yang dapat menimbulkan bahaya, seperti penggunaan pestisida, persiapan lahan, pemanenan dan pembakaran jika ada.
5.Orang yang bertanggung jawab harus diidentifikasi. Harus ada catatan tentang pertemuan berkala antara penanggung jawab dan para pekerja yang membicarakan masalah kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja.
6.Tindakan-tindakan darurat dan tindakan-tindakan penanganan kecelakaan harus ada dan seluruh petunjuknya harus dimengerti dengan baik oleh seluruh pekerja. Prosedur penanganan kecelakaan harus ditulis dalam bahasa yang dimengerti para pekerja. Para pekerja yang telah mendapatkan pelatihan P3K harus berada dalam operasi di lapangan dan di kebun lainnya, dan perlengkapan P3K harus tersedia di lokasi kerja. Catatan tentang kecelakaan yang terjadi harus simpan dengan baik dan secara periodik di tinjau ulang. Para pekerja harus dilindungi dengan asuransi kecelakaan.
7.Pencatatan kecelakaan saat bekerja. Perhitungan yang dianjurkan: tingkat Lost Time Accident (LTA) (baik dengan menyatakan batas maksimum yang dapat diterima, atau kecenderungan penurunan).

Kriteria 4.8 :
Seluruh staf, karyawan, petani dan kontraktor haruslah dilatih secara tepat.
Indikator :
1.Organisasi besar memiliki program pelatihan formal yang meliputi analisa regular terhadap kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan dokumentasi program.
2.Catatan pelatihan bagi setiap karyawan.

Prinsip 5: Tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati
Kriteria 5.1
Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik yang menimbulkan dampak lingkungan diidentifkasi, dan rencana-rencana untuk mengurangi/mencegah dampak negatif dan mendorong dampak positif dibuat, diimplementasikan dan dimonitor untuk memperlihatkan kemajuan yang kontinu.
Indikator :
1.Dokumen analisa dampak.
2.Perencanaan manajemen dan prosedur operasi yang tepat.
3.Bila identifikasi dampak membutuhkan perubahan pada praktek-praktek yang
4.Sedang dijalankan, untuk mengurangi dampak negatif, perlu dibuat sebuah jadwal perubahan.

Kriteria 5.2 :
Status spesies-spesies langka, terancam, atau hampir punah dan habitat dengan nilai konservasi tinggi, jika ada di dalam perkebunan atau yang dapat terpengaruh oleh manajemen kebun dan pabrik harus diidentifikasi dan konservasinya diperhatikan dalam rencana danoperasi manajamen.
Indikator :
Penyusunan informasi yang meliputi baik daerah tanam sendiri maupun pertimbangan bentang alam yang lebih luas dan relevan (misalnya koridor satwa liar). Informasi dimaksud harus mencakup :
1.Keberadaan daerah yang dilindungi yang mungkin terkena dampak luar biasa dari kegiatan perkebunan atau pabrik.
2.Status konservasi (misalnya status IUCN), perlindungan hukum, status populasi dan persyaratan habitat spesies langka, terancam atau hampir punah, yang mungkin terkena dampak luar biasa dari kegiatan perkebunan atau pabrik.
3.Identifikasi habitat dengan nilai konservasi tinggi, seperti ekosistem yang langka dan terancam, yang mungkin terkena dampak luar biasa dari kegiatan perkebunan atau pabrik.Jika terdapat spesies langka atau terancam, atau habitat dengan nilai konservasi tinggi,
4.Maka langkah-langkah perencanaan manajemen dan operasi yang benar harus mencakup:
5.Memastikan bahwa seluruh persyaratan hukum yang terkait dengan perlindungan spesies atau habitat tersebut di atas dipenuhi.
6.Menghindari kehancuran dan kerusakan atas habitat-habitat terkait.
7.Mengontrol setiap kegiatan perburuan, penangkapan ikan atau pemanenan ilegal atau tidak benar; dan mengembangkan upaya-upaya yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik antara manusia dan satwa liar (misalnya serbuan gajah ke wilayah pemukiman).

Kriteria 5.3 :
Limbah harus dikurangi, didaur ulang, dipakai kembali, dan dibuang dengan cara-cara bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial
Indikator :
1.Pengelolaan limbah dan rencana pembuangan limbah.
2.Pembuangan wadah pestisida yang aman.

Kriteria 5.4 :
Efisiensi penggunaan energi dan penggunaan energi terbarukan dimaksimalkan.
Indikator :
1.Monitoring penggunaan energi terbarukan per ton CPO/TBS.
2.Monitoring penggunaan bahan bakar fosil per ton CPO (atau TBS jika perkebunan tidak memiliki pabrik).

Kriteria 5.5 :
Penggunaan pembakaran untuk pembuangan limbah dan untuk penyiapan lahan untuk penanaman kembali dihindari kecuali dalam kondisi spesifik, sebagaimana tercantum dalam
kebijakan tanpa-bakar ASEAN atau panduan lokal serupa.
Indikator :
Dokumen analisa penggunan pembakaran untuk persiapan lahan penanaman kembali.
Kriteria 5.6 :
Rencana-rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca, dikembangkan, diimplementasikan dan dimonitor.
Indikator :
1.Analisa seluruh kegiatan yang menimbulkan polusi perlu dilakukan, termasuk emisi gas, emisi dan limbah arang (lihat kriteria 4.4). Polutan dan emisi dalam jumlah yang banyak harus diidentifikasi dan rencana-rencana untuk menguranginya diimplementasikan.
2.Sistem monitoring harus ada untuk masalah polutan yang banyak, yang melampaui batasan yang ditetapkan sistem nasional.
3.Monitoring gas metana hasil pemrosesan limbah dan partikel-partikel hasil pembakaran. Untuk ini mungkin dibutuhkan keterlibatan pihak ketiga.

Prinsip 6: Pertimbangan bertanggung jawab atas karyawan, individu, dan komunitas yang terkena dampak perkebunan dan pabrik
Kriteria 6.1 :
Aspek-aspek pengelolaan perkebunan dan pabrik yang menimbulkan dampak sosial diidentifikasi secara partisipatif dan rencana-rencana untuk mencegah dampak negatif dan untuk mendorong dampak positif
Indikator :
1.Dokumen analisa dampak sosial.
2.Bukti bahwa analisa telah dilakukan bersama pihak yang dirugikan. Partisipasi dalam konteks ini berarti bahwa pihak yang dirugikan dapat mengekspresikan pendapat dibuat, diimplementasikan dan dimonitor untuk memperlihatkan kemajuan yang berkesinambungan. mereka lewat institusi perwakilan mereka selama proses identifikasi dampak, kajian temuan-temuan dan rencana pencegahan, dan monitoring keberhasilan rencana yang diimplementasikan.
3.Jadwal yang disertai tanggung jawab pencegahan dan monitoring, dikaji dan diperbarui sesuai kebutuhan, dalam kasus di mana analisa yang didapat menuntut dilakukannya perubahan pada praktek-praktek yang sedang dijalankan.
4.Perhatian khusus terhadap dampak skema petani plasma (bila perkebunan menggunakan skema ini).

Kriteria 6.2 :
Terdapat metode terbuka dan transparan untuk mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan antara perkebunan dan/atau pabrik, komunitas lokal, dan pihak lain yang dirugikan atau berkepentingan.
Indikator :
1.Documen konsultasi dan prosedur komunikasi.
2.Manajer yang dicalonkan untuk mempertanggungjawabkan isu-isu ini.
3.Pemeliharaan daftar stakeholders, catatan seluruh komunikasi dan catatan tanggapantanggapan terhadap masukan stakeholders.

Kriteria 6.3 :
Terdapat system yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk mengurus keluhan-keluhan dan penderitaan-penderitaan, yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak.
Indikator :
1.Sistem yang digunakan dapat menyelesaikan perselisihan lewat cara yang efektif, tepat waktu dan benar.
2.Dokumentasi proses dan hasil penyelesaian perselisihan.
3.Sistem yang digunakan terbuka bagi seluruh pihak yang dirugikan.

Kriteria 6.4 :
Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal atau hak adat dilakukan melalui system terdokumentasi yang memungkinkan komunitas adat dan takeholder lain memberikan pandanganpandangannya melalui institusi perwakilan mereka sendiri.

Indikator :
1.Pembuatan prosedur untuk mengidentifikasi hak-hak legal dan adat dan prosedur untuk mengidentifikasi masyarakat yang berhak menerima kompensasi.
2.Prosedur untuk menghitung dan membagikan kompensasi yang memadai (dalam wujud uang atau bentuk lainnya) dibuat dan diimplementasikan. Hal ini perlu mempertimbangkan perbedaan jender dalam wewenang mengklaim hak, kepemilikan dan akses kepada lahan; perbedaan antara transmigran dan masyarakat pribumi; perbedaan antara bukti kepemilikan yang legal versus komunal dari berbagai etnis.
3.Proses dan hasil setiap kompensasi didokumentasikan dan tersedia untuk umum.

Kriteria 6.5 :
Upah dan persyaratan-persyaratan bagi karyawan dan/atau karyawan dari kontraktor harus selalu memenuhi paling tidak standar minimum industri atau hukum, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan untuk memberikan pendapatan tambahan.
Indikator :
1.Dokumentasi upah dan persyaratan.
2.UU Ketenagakerjaan, kesepakatan Serikat Kerja atau kontrak langsung penerimaan kerja yang berisikan masalah pembayaran dan persyaratan kerja (misalnya jumlah jam kerja, deduksi, lembur, sakit, hari libur, cuti melahirkan, dasar-dasar pemutusan hubungan kerja, periode pemberitahuan, dll.) tersedia dalam bahasa yang dimengerti oleh pekerja atau dijelaskan secara lengkap dan cermat kepada mereka oleh pejabat senior perusahaan.
3.Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit menyediakan fasilitas perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan yang memadai sesuai atau melebihistandar nasional, bila fasilitas umum serupa tidak tersedia atau tidak dapat diakses oleh petani.

Kriteria 6.6 :
Perusahaan menghormati hak seluruh karyawan untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja sesuai dengan pilihan mereka dan untuk mengeluarkan pendapat secara kolektif. Ketika hak kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara kolektif dilarang oleh hukum, maka perusahaan memfasilitasi media asosiasi independen dan bebas dan hak mengeluarkan pendapat yang setara bagi seluruh karyawan.
Indikator :
1.Pernyataan yang diterbitkan dalam bahasa setempat yang berisi pengakuan atas hak berserikat.
2.Notulensi pertemuan dengan Serikat Kerja utama atau perwakilan pekerja.

Kriteria 6.7 :
Buruh anak-anak tidak diperbolehkan. Anak-anak tidak boleh terpapar oleh kondisi kerja membahayakan. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak hanya diperbolehkan pada perkebunan keluarga, di bawah pengawasan orang dewasa dan tidak mengganggu program pendidikan mereka.
Indikator :
Dokumen yang menyatakan bahwa persyaratan usia kerja minimum telah dipenuhi.

Kriteria 6.8 :
Perusahaan tidak boleh terlibat atau mendukung diskriminasi berbasis ras, kasta,
kebangsaan, agama, ketidakmampuan fisik, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik atau umur.
Indikator :
1.Kebijakan pembukaan lapangan kerja yang terbuka untuk umum, termasuk identifikasi kelompok-kelompok setempat yang relevan atau yang dirugikan.
2.Bukti bahwa para pekerja dan kelompok pekerja termasuk tenaga kerja pendatang tidak diperlakukan secara diskriminatif.

Kriteria 6.9 :
Kebijakan untuk mencegah pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk melindungi hak reproduksi mereka dikembangkan dan diaplikasikan.
Indikator :
Kebijakan tentang pelecehan seksual dan kekerasan di tempat kerja dan catatan pelaksanaannya.

Kriteria 6.10 :
Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berurusan secara adil dan transparan dengan petani dan bisnis lokal lainnya.
Indikator :
1.Harga TBS yang berlaku dan harga sebelumnya harus tersedia untuk umum.
2.Mekanisme penetapan harga TBS dan input/jasa harus didokumentasikan (bila hal ini berada dibawah kuasa pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit).
3.Bukti bahwa semua pihak memahami kesepakatan kontrak yang mereka lakukan, dan bahwa ontrak-kontrak tersebut adil, legal dan transparan.
4.Pembayaran yang telah disepakati harus dilakukan tepat waktu.

Kriteria 6.11 :
Perkebunan dan pabrik berkontribusi terhadap pembangunan lokal yang berkelanjutan sejauh memungkinkan.
Indikator :
Kontribusi nyata terhadap pembangunan lokal yang berdasarkan hasil konsultasi dengan masyarakat lokal.

Prinsip 7: Pengembangan perkebunan baru yang bertanggung jawab
Kriteria 7.1 :
Suatu kajian lingkungan dan sosial yang komprehensif dan partisipatif dilakukan sebelum menetapkan suatu wilayah perkebunan atau operasi baru, atau perluasan kawasan sudah ada, dan hasilnya diintegrasikan ke dalam perencanaan, pengelolaan dan operasi.
Indikator :
1.Analisa dampak independen, yang dilakukan lewat metodologi partisipatif termasuk kelompok stakeholder luar.
2.Perencanaan manajemen dan prosedur operasi yang tepat.
3.Bila pengembangan meliputi skema petani plasma, dampak dari skema tersebut dan implikasi pengelolaannya perlu diberikan perhatian khusus.

Kriteria 7.2 :
Survey tanah dan informasi topografi digunakan untuk perencanaan lokasi kerja dalam rangka penetapan kawasan penanaman baru, dan hasilnya diintegrasikan ke dalam rencana dan operasi.
Indikator :
Kegiatan ini perlu dipadukan dengan SEIA sebagaimana disyaratkan kriteria 7.1.

Kriteria 7.3 :
Penanaman baru sejak Nopember 2005 (yang merupakan perkiraan saat pengadopsian kriteria RSPO oleh anggotanya) tidak menggantikan hutan alam atau kawasan yang memiliki satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi.
Indikator :
Kegiatan ini perlu dipadukan dengan SEIA sebagaimana disyaratkan kriteria 7.1.

Kriteria 7.4 :
Penanaman ekstensif di lerengan curam dan/atau tanah tidak subur dan rentan, dihindari.
Indikator :
Kegiatan ini perlu dipadukan dengan SEIA sebagaimana disyaratkan kriteria 7.1.

Kriteria 7.5 :
Tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) dari mereka, yang dilakukan melalui suatu sistem yang terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat adat dan masyarakat lokal serta para pihak lainnya bisa mengeluarkan pandangan mereka melalui institusi perwakilan mereka sendiri.
Indikator :
Kegiatan ini perlu dipadukan dengan SEIA sebagaimana disyaratkan kriteria 7.1.

Kriteria 7.6 :
Masyarakat lokal diberikan kompensasi untuk akuisisi tanah sudah disetujui dan dibebaskan dari pelepasan haknya dengan syarat harus melalui proses FPIC dan persetujuan yang sudah disepakati.
Indikator :
1.Dokumen identifikasi dan analisa hak-hak legal dan hak-hak adat.
2.Sistem identifikasi kelompok yang berhak menerima kompensasi.
3.Sistem perhitungan dan distribusi kompensasi yang wajar (dalam wujud uang atau bentuk lainnya).
4.Masyarakat yang kehilangan akses dan hak atas tanah perluasan perkebunan diberikan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan perkebunan.
5.Proses dan hasil klaim kompensasi harus didokumentasikan dan disediakan untuk umum.
6.Kegiatan ini perlu dipadukan dengan SEIA sebagaimana disyaratkan kriteria 7.1.

Kriteria 7.7 :
Penggunaan api dalam penyiapan lahan penanaman baru dihindari kecuali dalam situasi tertentu, sebagaimana terdapat dalam panduan tanpa-bakar ASEAN maupun praktik terbaik yang ada di region

Indikator :
1.Dokumen analisa penggunaan api untuk penyiapan lahan penanaman.
2.Kegiatan ini perlu dipadukan dengan SEIA sebagaimana disyaratkan kriteria 7.1.

Prinsip 8: Komitmen terhadap perbaikan terus-menerus pada wilayah-wilayah utama aktiftas
Kriteria 8.1:
Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit secara teratur memonitor dan mengkaji ulang aktifitas mereka dan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang memungkinkan adanya perbaikan nyata yang kontinu pada operasi-operasi kunci.
Indikator :
Rencana aksi untuk perbaikan terus menerus perlu didasarkan pada pertimbangan dampak sosial dan lingkungan dan kesempatan yang ditimbulkan perkebunan/pabrik kelapa sawit, dan perlu mencakup sejumlah indikator yang dijabarkan dalam prinsip dan kriteria ini. Minimum, hal ini harus meliputi, namun tidak terbatas pada :
1.Pengurangan penggunaan bahan-bahan kimia tertentu (kriteria 4.6).
2.Dampak lingkungan (kriteria 5.1).
3.Pengurangan limbah (kriteria 5.3).
4.Polusi dan emisi (kriteria 5.6).
5.Dampak sosial (kriteria 6.1).

Rabu, 18 Januari 2012

MASALAH DAN POTENSI MASALAH DALAM PENGEMBANGAN PEREKBUNAN KEPALA SAWIT

A.Masa Konstruksi 1.Calon Peserta Pola Kemitraan Ragu/Curiga 2.Kavling belum jelas 3.Pengukuran lahan dan Land Consolidation. 4.Pemilik lahan tidak berada ditempat. 5.Tidak semua memiliki Surat Keterangan Lahan (“SKT”), Tumpang tindih lahan 6.Koperasi tidak berfungsi 7.Ada tuntutan agar Koperasi diberi peran lebih luas. B.Saat Kebun Mulai Menghasilkan 1.Penetapan Kavling dan Kelompok 2.Lokasi Kebun berbeda dengan lahan semula 3.Jarak Kebun dengan pemukiman beragam 4.Penilaian fisik tanaman dan sarana 5.Kondisi tanaman berbeda (tahun tanam, kualitas, jumlah pokok) 6.Petani belum memahami kultul teknis 7.Petani belum menguasai manajemen Budidaya 8.Organisasi petani belum dibentuk/berfungsi 9.Pimpinan organisasi petani belum siap memanage kebun. C.Saat Hasil Kebun Telah Dibagikan 1.Penanganan angkutan Buah (TBS) ke pabrik (PKS) 2.Penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) 3.Perhitungan hasil penjualan TBS dan pengaturan pendapatan petani, cicilan kredit dan tabungan biaya pemeliharaan kebun. 4.Sistem pengelolaan kebun yang efektif 5.Sistem dan penetapan tanggal pembayaran kepada petani. 6.Administrasi dan penyimpanan tabungan biaya pemeliharaan (Produksi) kebun. D.Manfaat Pembinaan Petani Plasma/Pola Kemitraan bagi Pemerintah 1.Pendapatan meningkat => Pola hidup konsumtif => Kebun terabaikan. 2.Pendapatan kurang => eksodus ke Kota => Cari Pekerjaan lain => Kebun terabaikan. 3.Ingin Individual => Timbang di TPH pendapatan cenderung berbeda secara signifikan => Pencurian Buah. E.Pasca Kredit Lunas 1.Petani merasa sudah bebas => Ingin menjual TBS pada pihak lain 2.Merasa tidak ada kaitan dengan Perusahaan Inti 3.Merasa telah puas => Anak sudah dewasa 4.Hidup di Kota => Tidak ada regenerasi kebun diserahkan pada pihak lain pengelolaannya.

Minggu, 12 Juni 2011

MANAJEMEN KELOMPOK DALAM ORGANISASI KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT



Organisasi
1.Kelompok dibentuk berdasarkan satuan hamparan kebun dalam jumlah 25-30 orang petani, atau 50-60 Ha lahan perkebunan sawit.
2.Kelompok dipimpin oleh seorang ketua kelompok dibantu oleh satu orang krani.
3.Krani bertugas mengkoordinir kegiatan panen, pemupukan, pengendalian dan pemberantasan hama dan kegiatan pemeliharaan kebun dan jalan.
4.Pengurus kelompok dipilih dari dan oleh anggota kelompok dalam rapat kelompok dan disahkan oleh pengurus koperasi.
5.Pengurus kelompok bertanggung jawab kepada rapat kelompok dan pengurus koperasi.
6.Rapat kelompok diadakan minimal sekali dalam satu bulan.

Kedudukan dan Tujuan
1.Kelompok adalah bagian yang tak terpisahkan dari organisasi koperasi, oleh karena itu kedudukan dan fungsinya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.
2.Pembentukan kelompok bertujuan untuk memudahkan koperasi memberikan pelayanan dan melakukan pembinaan kepada anggoatanya.
3.Ketentuan dasar kelompok ditetapkan oleh rapat anggota koperasi.

Tugas Kelompok
1.Mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan teknis budidaya kebun (panen, pemuatan buah, pemupukan, pengendalian dan pemberantasan hama, pemeliharaan kebn dan jalan).
2.Mengindentifikasi kebutuhan anggota baik barang, jasa maupun pendidikan untuk disampaikan kepada pengurus koperasi agar dilayani.
3.Mengkoordinir kegiatan pelatihan yang dilakukan untuk anggota kelompok.
4.Menampung dan menyalurkan aspirasi anggota kelompok kepada koperasi.
5.Melaksanakan tugas pengurus koperasi yang berkaitan dengan anggota kelompok.

Pelaksanaan Kegiatan Budidaya dan Pembiayaan Kebun serta Pengaturan Pendapatan Petani
1.Secara yuridis kebun adalah milik individu petani/anggota.
2.Tanaman kelapa sawit dalam hamparan kelompok merupakan milik bersama :
a.Kegiatan teknis budidaya dilakukan bersama dibawah pengawasan pimpinan kelompok.
b.Biaya Produksi (termasuk biaya organisasi dan budidaya antara lain : biaya pupuk, racun hama, pemeliharaan kebun dan jalan, replanting, PBB dan lain-lain) ditanggung bersama.
c.Pengembalian kredit ditanggung bersama (tanggung renteng)
d.Penjualan hasil produkis setelah dikurangi cicilan kredit & biaya produksi serta intensif produksi dibagi rata.
3.Prestasi anggota dalam berproduksi diakui dan dihargai dalam bentuk insentif produksi, sehingga pendapatan per anggota tidak berbeda secara mencolok.
4.Anggota yang tidak menjalankan kegiatan teknis kebun sebagaimana mestinya dikenakan sanksi oleh kelompok.
5.Jenis dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam tata tertib kerja kelompok yang ditetapkan oleh rapat anggota kelompok.
6.Hasil perhitungan penjualan TBS pada Perusahaan Inti disampaikan kepada anggota dalam bentuk Ampraag, sehingga setiap anggota mengetahui jumlah produksi, harga jual, total pendapatan, cicilan kredit dan beban-beban yang ditanggung bersama.
Alasan Pengelolaan Kebun Secara Bersama dan Perataan Pendapatan Dalam Kelompok
1.Unit Manajemen Kebun terkecil adalah seluas yang dapat dikendalikan langsung oleh seorang Mandor, yakni ± 50 Ha. Luas ini dijadikan dasar untuk dapat dikelola dalam satu kelompok.
2.Semua Areal Kebun Tidak Memiliki kualitas Yang Sama. Terdapat perbedaan dalam tingkat kesuburan tanah, seharusnya tiap kavling harus memiliki kwalitas yang sama, agar semua beban dapat ditetapkan individual, sehingga hasil produkis semata-mata merupakan variabel dari kegiatan petani dalam budidaya. Namun hal itu sulit dicapai, karena itu dengan sistem kelompok perbedaan kwalitas tersebut dapat dieliminasi.
3.Jumlah Pokok atau tanaman tiap Kavling Cenderung tidak sama (250-272 pokok). Perbedaan ini tidak dapat dielakkan karena masalah topografi tanah. Perbedaan jumlah tanaman akan berdampak terhadap perbedaan hasil antar petani, sementara besarnya beban yang harus ditanggung termasuk kredit dan biaya produksi relatif sama. Sistem kelompok dapat mengeliminasi perbedaan antar kavling tersebut.
4.Perkebunan Kelapa Sawit adalah satu sistem antara satu kavling dengan kavling yang lain. Oleh karena itu, jika kebun dikelola individual, satu orang petani yang tidak mematuhi pengelolaan kebun sesuai standar mutu yang ditetapkan, tidak hanya akan merugikan petani yang bersangkutan tetapi juga petani lain, paling tidak dalam hamparan yang sama. Apabila seorang petani tidak mengutip brondolan secara bersih akan mengundang datangnya tikus, tikus tersebut juga akan menyerang tanaman petani lain. Demikian juga jika saluran air pada satu lahan tidak dipelihara akan menyebabkan terjadinya erosi pada kebun petani lain. Melalui kelompok, jaringan sistem antar kavling dapat dikembangkan, sehingga menguntungkan semua petani.
5.Mendorong Kwalitas Pemeliharaan Kebun Lebih Baik. Dalam menajemen kelompok, pengembangan kemampuan anggota dalam budidaya merupakan hal mutlak, karena tugas kelompok juga melakukan pelatihan, disamping itu setiap anggota diawasi tidak hanya oleh pengurus kelompok tetapi juga oleh anggota lain, karena kesalahan satu orang anggota mempunyai dampak negatif pada anggota yang lain. Pemupukan yang didistribusikan tidak mungkin dibawa pulang, karena pelaksanaan pemupukan dilakukan bersama di bawah koordinasi pengurus kelompok dan pengawasan bersama oleh pengurus dan anggota kelompok.

Pembiayaan Kelompok
1.Kelompok sebagai sebuah organisasi memerlukan biaya agar kelompok dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena fungsi dari tujuan kelompok adalah untuk membantu petani dalam pengelolaan kebun, maka setiap petani berkewajiban memberikan kontribusi (iuran) untuk biaya kelompok.
2.Kontribusi petani untuk biaya kelompok diambilkan dari hasil penjualan TBS yang besarnya ditetapkan dalam rapat kelompok dan koperasi.
3.Biaya-biaya kelompok antara lain terdiri dari : Gaji pengurus, biaya alat-alat tulis, biaya rapat dan biaya transportasi pengurus.



***eSa***

Senin, 16 Mei 2011

TUJUAN DAN MANFAAT PEMBINAAN PETANI PLASMA PEREKBUNAN KEPALA SAWIT



Tujuan Pembinaan Petani Plasma/Pola Kemitraan.
1. Tumbuhnya semangat “kebersamaan ekonomi” petani program kemitraan/petani plasma dalam wadah kelompok kerja produktif untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan denan pengembangan agribisnis dan kegiatan ekonomi lainnya di wilayah kebun plas,a/kebun kemitraan.
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manuasia petani kebun kemitraan/petani plasma dalam aspek teknis budidaya atau menyerap alih teknologi budidaya kelapa sawit dari Perusahaan Inti.
3. Tumbuhnya kesadaran dan semangat untuk meningkatkan produktivitas kebun kemitraan, baik hasil maupun rendemen.
4. Mempersiapkan organisasi petani (Kelompok, Koperasi, baik Koperasi Primer maupun Koperasi Sekunder) dalam mengelola kebun kemitraan/kebun plasma, dan kegiatan perekonomian masyarakat perkebunan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan di pedesaan dan mampu berperan secara aktif dalam sistem agribisnis di wilayah perkebunan pola kemitraan.

Manfaat Pembinaan Petani Plasma/Pola Kemitraan bagi Petani.
1. Tumbuhnya semangat kebersamaan ekonomi di antara petani dalam kelompok kerja produktif, koperasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan budidaya kebun kelapa sawit
2. Kegiatan budidaya kebun, antara lain : pemupukan , deteksi hama, pemeliharaan jalan, drainase dan lainnya dapat diatur dan dikontrol dengan mudah, karena setiap petani saling bekerjasama, saling percaya dan saling mengawasi antar sesama petani dan menanamkan rasa kebersamaan, dimana kelemahan seseorang harus ditutupi oleh yang lain agar produksi TBS optimal dapat dicapai secara bersama.
3. Kegiatan panen dapat diatur dengan mudah sehingga kualitas buah yang dipanen dapat memenuhi standar dan dapat menghindari pencurian buah antar sesama petani.
4. Terakumulasinya untuk pemeliharaan kebun (pupuk, hama dan penyakit, pemeliharaan jalan dan replanting) secara bersama sehingga menjamin terlaksanannya program pemeliharaan kebun secara berkelanjutan.
5. Transportasi TBS ke pabrik lancar karena jadwal panen diatur sedemikian rupa antar kelompok dan jalan dipelihara secara terus menerus dengan pembiayaan bersama.
6. Pembayaran cicilan kredit akan lebih merata setiap petani dalam kelompok karena terciptanya kebersamaan ekonomi, yang menjadi tanggungjawab bersama terhadap seluruh pembiayaan kebun.

Manfaat Pembinaan Petani Plasma/Pola Kemitraan bagi Perusahaan Inti
1. Peningkatan produktivitas TBS yang berkelanjutan merupakan jaminan pasokan bahan baku pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) Perusahaan Inti, sehingga kapasitas pabrik dapat berjalan normal.
2. Menjamin kontinuitas pasokan bahan baku pada PKS Perusahaan Inti walaupun kredit telah lunas karena terpeliharanya etika bisnis oleh petani peseta kebun plasma/kebun kemitraan melalui implementasi konsep kemitraan yang ditumbuhkembangkan sejak awal sebelum kebun diserahkan kepada petani peserta Plasma.
3. Kemungkinan penjualan TBS pada pihak lain (bukan ke pabrik perusahaan inti) dapat dihindari karena terbangunnya kemitraan yang erat antara Kebun Plasma dan Perusahaan Inti.
4. Kualitas buah terjamin karena setiap petani memiliki pengetahuan budidaya yang memadai dan adanya kontrol antar sesama petani dan oleh organisasinya.
5. Pencurian buah kebun inti baik oleh petani maupun oleh karyawan Perusahaan Inti sendiri dapat dihindari karena antar Petani dan Perusahaan Inti telah tertanam prinsip saling menjaga dan saling mengawasi.
6. Gejolak atau konflik antara Perusahaan Inti dan Petani Plasma dapat dihindari karena keduanya memiliki prinsip saling menghargai.

Manfaat Pembinaan Petani Plasma/Pola Kemitraan bagi Pemerintah
1. Gejolak sosial, ketimpangan pendapatan dapat dihindari atau diperkecil, karena petani memperoleh hasil yang hampir merata dalam setiap kelompok.
2. Pembinaan sosial politik petani lebih mudah dilaksanakan karena petani telah terhimpun dalam kelompok-kelompok dengan semangat kebersamaan ekonomi yang tinggi.
3. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dihimpun oleh organisasi petani (Koperasi) yang dibantu oleh Perusahaan, sehingga Pemda tidak perlu menagih pada setiap individu petani.
4. Sumber Daya Manusia petani yang telah dibina merupakan motor penggerak pembangunan pedesaan yang dapat diandalkan.
5. Peningkatan produksi kelapa sawit kebun plasma/kemitraan merupakan pendapatan nasional yang dapat menggerakkan perekonomian secara keseluruhan, terutama di daerah dimana proyek Pembangunan Kebun Kelapa Sawit dilaksanakan.
***eSa***

Minggu, 13 Maret 2011

MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN MELALUI DIVERSIFIKASI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL



Kebutuhan pangan di dunia semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di dunia. dengan adanya pertumbuhan penduduk ini akan mengkibatkan berbagai permasalahan diantaranya kerawanan pangan. Di Indonesia sendiri, permasalah pangan tidak dapat kita hindari, walaupun kita sering disebut sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya adalah petani. Kenyataannya masih banyak kekurangan pangan yang melanda Indonesia, hal ini seiring dengan meningkatnya penduduk.
Bertambahnya penduduk bukan hanya menjadi satu-satunya permasalahan yang menghambat untuk menuju ketahanan pangan nasional. Berkurangnya lahan pertanian yang dikonversi menjadi pemukiman dan lahan industri, telah menjadi ancaman dan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang mandiri dalam bidang pangan.
Ketahanan pangan minimal harus ada dua unsur pokok, yaitu ketersediaan dan aksebelitas masyarakat terhadap pangan (Bustanul Arifin, 2004). Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan :
a.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman.
b.Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
c.Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
d.Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran kimia, biologis dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
e.Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standart perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.
f.Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta turunnya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
g.Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun yang tidak.
h.Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup.
Definisi Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari: (1) tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya; (2) aman; (3) merata; dan (4) terjangkau. Dengan pengertian tersebut, mewujudkan ketahanan pangan dapat lebih dipahami sebagai berikut:
a.Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.
b.Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran
biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama.
c.Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan pangan yang harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air.
d.Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau.
Ketahanan pangan merupakan konsep yang komplek dan terkait dengan mata rantai sistem pangan dan gizi mulai dari distribusi, produksi, konsumsi dan status gizi. Konsep ketahanan pangan (food security) dapat diterapkan untuk menyatakan ketahanan pangan pada beberapa tingkatan : (1). global, (2). nasional, (3). regional dan (4). tingkat rumah tangga di tingkat rumah tangga dan individu. Ketahanan pangan rumah tangga didefinisikan dalam beberapa alternatif rumusan :
a.Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan anggota rumah tangga dalam jumlah, mutu dan beragam sesuai budaya setempat dari waktu ke waktu agar hidup sehat.
b.Kemampuan rumah tangga untuk mencukupi pangan anggotanya dari produk sendiri dan atau membeli dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat.
c.Kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari waktu ke waktu agar hidup sehat (Usep Sobar Sudrajat, 2004).
Konsep Ketahanan Pangan merupakan bagian utama konsep Pertanian Berkelanjutan. Tujuan utama program Pertanian Berkelanjutan dan Pembangunan Pedesaan adalah meningkatkan produksi pangan dengan cara yang berkelanjutan serta memperkuat ketahanan pangan. Dalam Pertanian Berkelanjutan peningkatan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dampak yang seminimal mungkin bagi lingkungan hidup, kesehatan masyarakat serta kualitas hidup penduduk di pedesaan. Program ini meliputi berbagai kegiatan mulai dari prakarsa pendidikan, pemanfaatan insentif ekonomi, pengembangan teknologi yang tepat guna hingga dapat menjamin persediaan pangan yang cukup dan bergizi, akses kelompok-kelompok rawan terhadap persediaan pangan tersebut, produksi untuk dilempar ke pasar, peningkatan pekerjaan dan penciptaan penghasilan untuk mengentaskan kemiskinan, serta pengelolaan sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan.
Tujuan dari ketahanan pangan harus diorentasikan untuk pencapaian pemenuhan hak atas pangan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan ketahanan pangan nasional dan lokal. Berjalannya sistem ketahanan pangan tersebut sangat tergantung pada dari adanya kebijakan dan kinerja sektor ekonomi, sosial dan politik. Kebijakan pemerintah dalam aspek ekonomi, sosial maupun politik juga sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan.
Berikut ini ada empat akar permasalahan pada distribusi pangan, yang dihadapi :
(1)dukungan infrastruktur, yaitu kurangnya dukungan akses terhadap pembangunan sarana jalan, jembatan, dan lainnya.
(2)sarana transportasi, yakni kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat di dalam pemeliharaan sarana transportasi kita.
(3)sistem transportasi, yakni sistem transportasi negara kita yang masih kurang efektif dan efisien. Selain itu juga kurangnya koordinasi antara setiap moda transportasi mengakibatkan bahan pangan yang diangkut sering terlambat sampai ke tempat tujuan.
(4)masalah keamanan dan pungutan liar, yakni pungutan liar yang dilakukan oleh preman sepanjang jalur transportasi di Indonesia masih sering terjadi.
Aspek Konsumsi
Permasalahan dari aspek konsumsi diawali dengan suatu keadaan dimana masyarakat Indonesia memiliki tingkat konsumsi yang cukup tinggi terhadap bahan pangan beras. Berdasarkan data tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap beras sekitar 134 kg per kapita. Walaupun kita menyadari bahwa beras merupakan bahan pangan pokok utama masyarakat Indonesia. Keadaan ini dapat mengancam ketahanan pangan negara kita. Jika kita melihat bahwa produksi beras Indonesia dari tahun ke tahun yang menurun tidak diimbangi dengan tingkat konsumsi masyarakat terhadap beras yang terus meningkat. Walaupun selama ini keadaan ini bisa teratasi dengan mengimport beras. Namun sampai kapan negara ini akan terus mengimport beras? Pertanyaan ini perlu kita perhatikan.
Pola konsumsi masyarakat terhadap suatu bahan pangan sangat dipengaruhi oleh dua faktor, diantaranya : tingkat pengetahuan masyarakat tersebut terhadap bahan pangan atau makanan yang dikonsumsi dan pendapatan masyarakat. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap bahan pangan juga sangat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat tersebut. Apabila suatu masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bahan pangan yang sehat, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi. Maka masyarakat tersebut tentunya akan lebih seksama dalam menentukan pola konsumsi makanan mereka. Selain itu, pendapatan masyarakat sangat berpengaruh di dalam menentukan pola konsumsi masyarakat. Semakin tinggi tingkat pengeluaran per kapita per bulan suatu masyarakat maka akan semakin tinggi pula pola pangan harapan masyarakat tersebut.
Aspek Kemiskinan
Ketahanan pangan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aspek kemiskinan. Kemiskinan menjadi penyebab utamanya permasalahan ketahanan pangan di Indonesia. Hal ini dikaitkan dengan tingkat pendapatan masyarakat yang dibawah rata-rata sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Tidak tercukupi pemenuhan kebutuhan masyarakat dikarenan daya beli masyarakat yang rendah juga akan mempengaruhi tidak terpenuhinya status gizi masyarakat. Tidak terpenuhinya status gizi masyarakat akan berdampak pada tingkat produktivitas masyarakat Indonesia yang rendah. Status gizi yang rendah juga berpengaruh pada tingkat kecerdasan generasi muda suatu bangsa. Oleh karena itu daptlah kita lihat dari tahun ke tahun kemiskinan yang dikaitkan dengan tingkat perekonomian, daya beli, dan pendapatan masyarakat yang rendah sangat berpengaruh terhadap stabilitas ketahanan pangan di Indonesia.
Dari berbagai aspek permasalahan di atas, sebenarnya ada beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh bangsa kita agar memiliki ketahanan pangan yang baik. Diantara solusi tersebut ialah diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan adalah suatu proses pemanfaatan dan pengembangan suatu bahan pangan sehingga penyediaannya semakin beragam. Latar belakang pengupayaan diversifikasi pangan adalah melihat potensi negara kita yang sangat besar dalam sumber daya hayati. Indonesia memiliki berbagai macam sumber bahan pangan hayati terutama yang berbasis karbohidrat. Setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik bahan pangan lokal yang sangat berbeda dengan daerah lainnya. Diversifikasi pangan juga merupakan solusi untuk mengatasi ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap satu jenis bahan pangan yakni beras.
Selanjutnya ialah mendukung secara nyata kegiatan peningkatan pendapatan in situ (income generating activity in situ). Peningkatan pendapatan in situ bertujuan meningkatan pendapatan masyarakat melalui kegiatan pertanian berbasis sumber daya lokal. Pengertian dari in situ adalah daerah asalnya. Sehingga kegiatan peningkatan pendapatan ini dipusatkan pada daerah asal dengan memanfaatkan sumber daya lokal setempat. Kegiatan ini dapat mengikuti permodelan klaster dimana dalam penerapannya memerlukan integrasi dari berbagai pihak, diantaranya melibatkan sejumlah besar kelompok petani di beberapa wilayah sekaligus. Kegiatan ini juga harus melibatkan integrasi proses hulu-hilir rantai produksi makanan. Pertumbuhan dari kegiatan hulu-hilir membutuhkan dukungan dari teknologi. Teknologi dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Inilah tugas dari akademisi. Akademisi berperan untuk melahirkan penelitian yang tidak hanya dapat diterapkan pada skala lab namun juga dapat diterapkan pada skala industri. Akademisi menjembatani teknologi sehingga dapat diterapkan pada skala industrialisasi. Hal ini meningkatkan efektifitas dan efisiensi industrialisasi. Model kelompok industri meliputi serangkaian program, diantaranya :
1.Pengembangan sumber daya manusia oleh partner industri
2.Persiapan penanaman modal untuk inisiasi konstruksi dan sistem produksi
3.Pengembangan brbagai macam produk pangan yang dapat di proses secara komersial dan dijual ke pasaran
4.Penerapan konsultasi dan pengawasan dalam penanganan komoditas dan keamanan produk kepada para petani sehingga dapat memenuhi kualitas standart yang diterapkan oleh industri
5.Penerapan konsultasi dan pengawasan dalam penanganan komoditas dan keamanan produk kepada para petani sehingga dapat memenuhi kualitas standart yang diterapkan oleh industri
6.Pengembangan dan penerapan operasi prosedur standar dari pabrik.
7.Inisiasi dan memperkuat jaringan dengan perusahaan untuk pemasaran produk
Klaster merupakan kumpulan berbagai kelompok petani, dimana satu kelompok petani merupakan satu industri kecil yang bekerjasama untuk memproses bahan tertentu dan mengubahnya menjadi bahan setengah jadi utnuk siap dipasok ke industri.
Teknologi berperan penting di dalam penginovasian produk sehingga dapat memiliki nilai tambah. Oleh karena itu perlu adanya industrialisasi pengembangan teknologi dari skala lab ke skala industri. Penerapan teknologi ke dalam skala komersial diperlukan adanya kerjasama dengan industri pangan. Kerjasama ini dapat memberikan manfaat kepada pihak petani. Para petani dapat meningkatkan pendapatan mereka melalui komoditi tertentu yang dijual kepada puhak industri. Secara tidak langsung melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
Stakeholder dalam Badan Usaha Milik Petani (BUMP) memiliki fungsi sebagai berikut :
1.Kelompok Tani :
Pengupayaan konservasi penanaman tanaman lokal berdasar pada sistem bercocok tanam yang baik (good agriculture practices), menghasilkan komoditas lokal yang dapat memenuhi standar kualitas
2.Pemerintah lokal :
Mengkoordinasi fasilitas dan program inventarisasi untuk rotasi tanaman dan supervisi petani, bekerjasama dengan pihak akademisi untuk meningkatkan produktivitas, bekerjasama dengan pihak industri dalam meningkatkan kontribusi petani di dalam program pengembangan industri, menyediakan alternatif modal untuk pertanian, dan mendukung pengembangan kooperasi dari KUD (Koperasi Unit Desa).
3.Industri :
(a)mempersiapkan pembentukan dan manajerial dari kelompok industri yang tergabung dalam empat pilar, yakni kelompok petani, pemerintah lokal, industri, dan akademisi.
(b) mempersiapkan rencana strategis untuk pengembangan masa depan industri.
(c)percepatan transfer teknologi dan ilmu pengetahuan di dalam teknologi proses, manajerial sumberdaya manusia, pengaturan tanaman dan industri, termasuk penanaman kembali modal.
(d)membuka pasar dan menjamin pemasaran produk.
(e)memperkuat pertumbuhan kerjasama dengan pihak industriuntuk pemasaran produk.
4.Akamedisi :
(a)memfasilitasi pengembangan dari teknologi penanaman dan produk berbasis lokal yang memiliki potensi pasar.
(b)merekomendasikan pemecahan masalah di dalam pengembangan industri.
Dari keempat elemen ini, tentu saja diperlukan adanya kerjasama dan integrasi yang baik dari setiap stakeholder sehingga dapat menjalankan program pengembangan industri sumber daya lokal.
Kegiatan peningkatan pendapatan melalui pengembangan kelompok industri diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkuat ketahanan pangan dalam waktu jangka panjang, diantaranya :
(a)meningkatkan nilai tambah dari komoditi lokal.
(b)menyediakan komoditi lokal yang memiliki potensi secara komersial.
(c)mendorong pengembangan desa melalui kegiatan peningkatan pendapatan berdasar padapertanian lokal.
(d)mendukung ketahanan pangan dalam jangka panjang.
(e)memberikan solusi terhadap permasalahan pengangguran dan kemiskinan terutama pada masyarakat pedesaan. Melalui diversifikasi pangan dan kegiatan peningkatan peningkatan pendapatan berbasis sumberdaya lokal diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan di Indonesia dalam waktu jangka panjang.
1.Subsistem Ketersediaan pangan (food availability) yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu daerah baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ini harus mampu mencukupi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat. Pada ketahananpangan dapat diintegrasikan dengan subsistem usahatani pada sistem agribisnis. Para pelaku budidaya seperti petani dan lainnya dapat mengusahakan atau melakukan budidaya berbagai macam tanaman pangan, tidak hanya padi, namun juga tanaman lainnya yang bisa dijadikan sebagai alternatif diversifikasi pangan, seperti jagung, kedelai dan lainnya, sehingga ketersediaan pangan dalam negeri akan benar-benar tercapai dan tidak hanya bertumpu pada satu komoditas pangan saja.
2.Subsistem akses pangan (food access) yaitu kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumberdaya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri, pembelian ataupun melalui bantuan pangan. Akses rumah tangga dan pendapatan, kesempatan kerja dan harga. Akses fisik menyangkut tingkat isolasi daerah (sarana dan prasarana distribusi), dapat diintegrasikan juga dengan subsistem agribisnis hilir. Lebih tepatnya adalah dengan adanya kegiatan distribusi atau kegiatan perdagangan di pasar domestik maupun di pasar internasional. Sehingga dengan adanya kegiatan distribusi ini, konsumen dapat mengakses produk-produk yang dibutuhkan untuk dikonsumsi.
3.Subsistem penyerapan pangan (food utilization) yaitu penggunaan pangan untuk kebutuhan hidup sehat yang meliputi kebutuhan energi dan gizi, air dan kesehatan lingkungan. Efektifitas dari penyerapan pangan tergantung pada pengetahuan rumah tangga / individu, sanitasi dan ketersediaan air, fasilitas dan layanan kesehatan, serta penyuluhan gizi dan pemeliharaan balita (Riely et.al, 1999) dapat diintegrasikan dengan subsistem agribisnis hilir, tepatnya
Pada kegiatan pengolahan produk pertanian primer menjadi produk olahan, baik produk antara maupun produk akhir. Industri pengolahan produk harus mengutamakan keamanan pangan, kemudian dengan adanya pengolahan tersebut diharapkan menghasilkan produk siap konsumsi yang mempunyai nilai tambah ,seperti kandungan gizi. Sehingga penyerapan pangan terhadap gizi dan lainnya oleh konsumen dapat terealisasikan.
Setelah mengetahui tentang definisi dan juga subsistem ketahananpangan, maka dapat dilakukan analisis bahwa agribisnis memang dapat dijadikan sebagai cara ataupun solusi dalam mendukung maupun meningkatkan ketahananpangan Nasional maupun regional, karena agribisnis yang merupakan sebuah sistem dapat kemudian diintegrasikan serta diaplikasikan untuk mendukung berbagai subsistem ketahananpangan, sehingga diharapkan tujuan dari ketahananpangan akan tercapai. Hal ini sesuai dengan teori bahwa fokus dari sistem agribisnis adalah adanya keberlanjutan (sustainable). Sedangkan subsistem ketahananpangan berfokus pada stabilitas (stability).
Ketiga Subsistem sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dapat dibuat sebuah ilustrasi yang menggambarkan atau menunjukkan bahwa sistem agribisnis dapat dintegrasikan dengan berbagai subsistem ketahanan pangan, sehingga diharapkan
dapat mewujudkan dan meningkatkan ketahanan pangan Nasional maupun regional.
Sistem ketahanan pangan di Indonesia secara komprehensif meliputi empat sub-sistem, yaitu:
1.ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk.
2.distribusi pangan yang lancar dan merata.
3.konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi seimbang, yang berdampak pada kesehatan.
4.status gizi masyarakat .
Dengan demikian, sistem ketahanan pangan dan gizi tidak hanya menyangkut soal produksi, distribusi, dan penyediaan pangan ditingkat makro (nasional dan regional), tetapi juga menyangkut aspek mikro, yaitu akses pangan di tingkat rumah tangga dan individu serta status gizi anggota rumah tangga, terutama anak dan ibu hamil dari rumah tangga miskin. Meskipun secara konseptual pengertian ketahanan pangan meliputi aspek mikro, namun dalam pelaksanaan sehari-hari masih sering ditekankan pada aspek makro yaitu ketersediaan pangan. Agar aspek mikro tidak terabaikan, maka dalam dokumen ini digunakan istilah ketahanan pangan dan gizi.
Status gizi (Nutritional status ) adalah outcome ketahanan pangan yang merupakan cerminan dari kualitas hidup seseorang. Umumnya satus gizi ini diukur
dengan angka harapan hidup, tingkat gizi balita dan kematian bayi.
Sampai saat ini, banyak kalangan praktis dan birokrat khususnya di Indonesia kurang memahami pengertian swasembada pangan dengan ketahanan pangan. Akibat dari keadaan tersebut konsep ketahanan pangan seringkali diidentikkan dengan peningkatan produksi ataupun penyediaan pangan yang cukup. Swasembada pangan umumnya merupakan capaian peningkatan ketersediaan pangan dengan wilayah nasional, sedangkan ketahanan pangan lebih mengutamakan akses setiap individu untuk memperoleh pangan yang bergizi untuk sehat dan produktif. Berikut perbedaan swasembada pangan dengan ketahanan pangan yang disajikan dalam tebal :

Perbedaan Swasembada Pangan dengan Ketahanan Pangan
Indikator Swasembada Pangan Ketahanan Pangan
Lingkup Nasional Rumah tangga dan individu
Sasaran Komoditas pangan Manusia
Strategi Substitusi impor Peningkatan ketersediaan pangan,
akses pangan, dan penyerapan pangan
Output Peningkatan produksi Pangan Status gizi (penurunan : kelaparan, gizi kurang dan gizi buruk)
Outcome Kecukupan pangan oleh
produk domestik Manusia sehat dan produktif (angka
harapan hidup tinggi)
Pemberdayaan Petani
Petani yang seharusnya menjadi pelaksana dan subyek utama pembangunan pertanian di Indonesia saat ini sedang dalam keadaan yang tidak berdaya, tidak mandiri dan sangat tergantung pada pihak-pihak lain. Ketergantungan mereka terutama dengan program dan bantuan Pemerintah, dengan dunia swasta dalam memperoleh input produksi seperti benih, pupuk dan pestisida, dengan para tengkulak dalam penyediaan uang tunai. Mereka tidak mampu menentukan apa yang harus mereka lakukan. Program-program pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung semakin meningkatkan ketergantungan mereka pada pemerintah. Karena ketergantungan dan ketidakberdayaan tersebut berbagai potensi manusiawi petani seperti inisiatif, kreativitas, inovasi, kearifan lokal menjadi semakin menghilang dan tidak berkembang. Berbagai kendala dan keterbatasan yang ada pada petani kita seperti, kualitas SDM, kepemilikan lahan dan modal, akses terhadap pasar dan informasi mengakibatkan petani tetap dalam posisi menjadi obyek pembangunan bukan sebagai subyek dan penentu pembangunan pertanian.
Semua pihak terutama Pemerintah dan dunia swasta agar menerima, mengakui, menghargai dan memfasilitasi hak petani untuk mandiri dan berdaya dalam mengambil keputusannya sendiri. Merekalah yang paling tahu apa yang diperlukan dan paling baik dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka dalam kondisi sosial budayanya masing-masing.
Indikator Ketahanan Pangan
Maxwell dan Frankenberger (1992) menyatakan bahwa pencapaian ketahanan pangan dapat diukur dari berbagai indikator. Indikator tersebut dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu indikator proses dan indikator dampak. Indikator proses menggambarkan situasi pangan yang ditujukan oleh ketersediaan dan akses pangan, sedangkan indikator dampak meliputi indikator langsung maupun tak langsung.
Indikator ketersediaan pangan berkaitan dengan produksi pertanian, iklim, akses terhadap sumber daya alam, praktek pengelolaan lahan, pengembangan institusi, pasar, konflik regional, dan kerusuhan sosial. Indikator akses pangan meliputi antara lain sumber pendapatan, akses terhadap kredit modal. Indikator akses pangan juga meliputi strategi rumah tangga untuk memenuhi kekurangan pangan. Strategi tersebut dikenal sebagai koping ability indikator. Indikator dampak secara langsung adalah konsumsi dan frekuensi pangan. Indikator dampak tak langsung meliputi penyimpanan pangan dan status gizi (Ali Khomsan dkk, 2004).
Kerawanan Pangan
Tanda-tanda rawan pangan yang erat kaitannya dengan usaha individu/rumah tangga untuk mengatasi kerawanan pangan (Sapuan, 2001).
a.Tanda-tanda pada kelompok pertama, berhubungan dengan gejala kekurangan produksi dan cadangan pangan suatu tempat yaitu :
1.Terjadinya eksplosi hama dan penyakit pada tanaman;
2.Terjadi bencana alam berupa kekeringan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya;
3.Terjadi kegagalan tanaman pangan makanan pokok; dan
4.Terjadinya penurunan persediaan bahan pangan setempat.
b.Sedangkan tanda-tanda rawan pangan kedua yang terkait akibat rawan pangan yaitu, kurang gizi dan gangguan kesehatan meliputi :
1.Bentuk tubuh individu kurus.
2.Ada penderita kurang kalori protein (KKP) atau kurang makanan (KM)
3.Terjadinya peningkatan jumlah orang sakit yang dicatat di Balai Kesehatan Puskesmas.
4.Peningkatan kematian bayi dan balita, dan
5.Peningkatan angka kelahiran dengan angka berat badan dibawah standar.
c.Tanda-tanda yang ketiga yang erat hubungannya dengan masalah sosial ekonomi dalam usaha individu atau rumah tangga untuk mengatasi masalah rawan pangan yang meliputi :
1.Bahan pangan yang kurang biasa dikonsumsi seperti gadung yang sudah mulai dimakan sebagian masyarakat khususnya pulau jawa.
2.Peningkatan jumlah masyarakat yang menggadaikan aset.
3.Peningkatan penjualan ternak, peralatan produksi (bajak dan sebagainya).
4. Meningkatkan kriminalitas.
Pemenuhan ketahanan pangan secara kualitatif tetapi juga harus fokus pada pentingnya pemenuhan kualitas gizi yang dikonsumsi."Pemenuhan gizi tersebut dapat diperoleh dari sektor perikanan sebagai salah satu sumber pemenuhan gizi dan protein,"
Peran sektor perikanan bagi ketahanan pangan, karena ikan sebagai protein hewani yang universal, tidak menimbulkan penyakit seperti flu babi, flu burung, atau
anthrax. Bahkan ikan mampu mencerdaskan dan menyehatkan.
Ketahanan Pangan di Tingkat Rumah Tangga
Ketahanan pangan ditingkat rumah tangga sangat berkaitan dengan faktor kemiskinan. Ketahanan pangan terutama ditentukan oleh nilai ekonomis beras, sebab beras merupakan komoditas paling penting di Indonesia, terutama bagi kelompok sosial ekonomi rendah. Dengan demikian tingkat harga beras merupakan determinan utama kemiskinan di tingkat rumah tangga. Kebijakan tentang harga beras merupakan dilema bagi masyarakat baik produsen maupun konsumen. Harga beras yang tinggi akan merugikan kelompok masyarakat yang murni sebagai konsumenn seperti masyarakat perkotaan, sedangkan harga beras yang rendah akan merugikan masyarakat petani di pedesaan sebagai produsen beras (Timer, 2004).
Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga juga dipengaruhi oleh ketahanan pangan di tingkat nasional dan regional, namun tanpa disertai dengan distribusi dan aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan, maka tidak akan tercapai ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Berikut solusi yang dapat diaplikasikan guna memenuhi ketahanan pangan di tingkat rumah tangga :
1.Pemanfaatan lahan yang ada di pekarangan rumah dengan menanam sejumlah kebutuhan dapur atau pangan seperti cabe, tomat, ketela rambat, terong, dan lainnya. Dengan begitu, mereka dapat memenuhi kebutuhan pangan tanpa harus membeli di luar.
2.Memberdayakan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraannya secara lahir dan batin.
3.Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) secara aktif melakukan pengoptimalan pencapaian 10 program pokok PKK yakni gotong royong, penghayatan dan pengamalan Pancasila, pangan, sandang, tata laksana rumah tangga, pendidikan dan ketrampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat.
4.Membuat tambak ikan (ikan mas, ikan lele, ikan bandeng dll), memelihara itik dan ayam guna memehuhi akan kebutuhan gizi dan ekonomi keluarga.
Kesimpulan dan Saran
1.Bahwa agribisnis dapat dijadikan sebagai cara ataupun soluisi dalam mendukung maupun meningkatkan ketahanan pangan Nasional maupun regional, karena agribisnis yang merupakan sebuah sistem dapat kemudian diintegrasikan serta diaplikasikan untuk mendukung berbagai subsistem ketahananpangan, sehingga diharapkan tujuan dari ketahananpangan akan tercapai. Hal ini sesuai dengan teori bahwa fokus dari sistem agribisnis adalah adanya keberlanjutan (sustainable). Sedangkan subsistem ketahananpangan berfokus pada stabilitas (stability).
2.Pengembangan ketahanan pangan khususnya di tingkat rumah tangga, mempunyai prespektif pembangunan yang sangat mendasar karena :
a.Akses pangan dan gizi seimbang bagi seluruh rakyat sebagai pemenuhan kebutuhan dasar pangan merupakan hak yang paling asasi bagi manusia.
b.Poses pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas sangat di pengaruhi oleh keberhasilan untuk memenuhi kecukupan pangan dan nutrisi.
3.Praktek pertanian konvensional yang boros energi tak terbarukan di samping membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat juga tidak mencapai sasaran ketahanan pangan secara mantap dan berlanjut.
4.Pertanian Berkelanjutan adalah pertanian yang layak ekonomi, secara lingkungan dapat dipertanggungjawabkan, secara sosial diterima, berkeadilan, dan secara sosial budaya sesuai dengan keadaan setempat, serta dilaksanakan secara holistik.
5.Ketahanan Pangan yang berkelanjutan merupakan tujuan utama Pembangunan Berkelanjutan. Ketahanan pangan dengan memanfaatkan.
6.Keanekaragaman pertanian lokal akan membentuk ketahanan pangan nasional yang mantap dan berjangka panjang.
7.Semua pihak terkait agar memberikan perhatian, dukungan dan dorongan dalam usaha pemberdayaan petani serta menempatkan posisi mereka sama dan sejajar dengan pihak-pihak lain, sebagai pelaksana dan penentu keputusan program peningkatan produksi pertanian termasuk ketahanan pangan.
8.Peran Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) secara aktif untuk melakukan sosialisasi pemanfaatan lahan yang ada di pekarangan rumah dengan menanam sejumlah kebutuhan dapur atau pangan seperti cabe, tomat, ketela rambat, terong, dan lainnya. Dengan begitu, mereka dapat memenuhi kebutuhan pangan tanpa harus membeli di luar.
9.Seharusnya pemerintah lebih berhati-hati dan mempertimbangkan dengan matang untuk melakukan impor seperti beras, daging dan kebutuhan lainnya pada kondisi saat ini. Apabila hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar elit, mengapa harus mengorbankan nasib para petani dan peternak kecil yang mengandalkan penghidupannya dari usaha tersebut.
10.Setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik bahan pangan lokal yang sangat berbeda dengan daerah lainnya, Diversifikasi pangan juga merupakan solusi untuk mengatasi ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap satu jenis bahan pangan yakni beras.
11.Indonesia seharusnya konsisten dengan komitmennya dalam melasanakan semua program yang terinci dalam dokumen Agenda 21, termasuk tentang Pertanian Berkelanjutan dan Pembangunan Pedesaan.
&&&_eSa_&&&

Jumat, 21 Januari 2011

PENGEMBANGAN KEBUN KELAPA SAWIT POLA KKPA


Pengertian KKPA

(1). KKPA singkatan dari Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya, merupakan suatu bentuk skim kredit dengan syarat lunak yang diberikan oleh pemerintah melalui PT. (Persero) Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) kepada koperasi primer yang selanjutnya disalurkan kepada anggotanya.
(2). Penyaluran KKPA kepada anggota koperasi dilakukan melalui bank pelaksana yang ditunjuk oleh PT. PNM, dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh PT. PNM
(3). KKPA dapat diberikan untuk berbagai usaha anggota koperasi yang bersifat produktif, antara lain usaha perkebunan, peternakan, pertanian dan perdagangan. KKPA dapat digunakan untuk investasi, modal kerja atau investasi dan modal kerja yang terkait langsung dengan investasinya.


Peran Koperasi dalam Penyaluran KKPA
(1). Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa koperasi yang dapat berperan dalam program KKPA ini hanya koperasi primer, yakni koperasi yang beranggotakan orang seorang, bukan koperasi sekunder. Dalam program KKPA, koperasi dapat berperan sebagai pelaksana pemberi KKPA (executing agent) atau sebagai penyalur (chalenging agent)
(2). Dalam hal koperasi berfungsi sebagai pelaksana pemberi KKPA, maka tugas koperasi adalah : (a) pengagujuan usulan proyek yang akan dibiayai dengan KKPA, (b) seleksi bagi anggota yang layak dibiayai, (c) pengawasan penggunaan kebun yang dibiayai dengan KKPA, (d) pembinaan bagi anggota, (e) penagihan angsuran KKPA, dan (f) administrasi pemberi KKPA dan angsurannya sebagai pelaksana pemberi KKPA, koperasi bertanggungjawab atas resiko pengembalian kredit secara penuh. Penandatanganan Akad Kredit dilakukan oleh Pengurus Koperasi.
(3). Dalam hal koperasi sebagai penyalur KKPA, tugas koperasi sama dengan tugas koperasi bila sebagai pelaksana pemberi KKPA seperti butir 2(a) sampai butir 2(f) diatas. Pada peran sebagai penyalur ini, maka koperasi tidak mempunyai tanggungjawab atas risiko pengembalian kredit. Akad Kredit dilakukan oleh Bank dengan masing-masing anggota penerima KKPA, yang diketahui oleh pengurus koperasi. Dalam pelaksanaan Akad Kredit, para anggota diwakili oleh pengurus koperasi. Oleh karena itu, anggota penerima KKPA harus membuat Surat Kuasa kepada pengurus koperasi.

Suku Bunga dan Imbalan Jasa Koperasi
(1). Suku bunga KKPA pada tahun 2001 berkisar 16% per tahun. Dari Jumlah ini termasuk 2% setahun sebagai imbalan jasa koperasi tidak diberikan pada masa tenggang, sehingga suku bunga yang dibayarkan atau dibebankan kepada anggota berkurang 2% atau hanya 14% per tahun. Besarnya tingkat suku bunga dan imbalan untuk koperasi bersifat tidak tetap, karena itu dapat ditinjau kembali. Peninjau ini ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah PT. PNM
(2). Apabila Koperasi bertindak sebagai pelaksana pemberi KKPA, maka imbalan jasa sebesar 2% tersebut seluruhnya untuk koperasi yang bersangkutan, yang pembayarannya dilakukan dengan cara sebagai berikut :
(a).Sebesar 50% dari imbalan dibayarkan kepada koperasi atas dasar realisasi pembayaran angsuran pokok dan bunganya oleh anggota koperasi bersangkutan, dan
(b).Sisasnya sebesar 50% lagi disimpan dalam bentuk tabungan beku di bank dan dikembalikan setelah diperhitungkan dengan tunggakan yang timbul pada saat KKPA jatuh tempo. Dengan kata lain, sisa sebesar 50% tersebut dapat dicairkan setelah kredit lunas. Tabungan tersebut diberi bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank yang bersangkutan.
(3). Apabila Koperasi bertindak sebagai penyalur KKPA, maka dari imbalan sebesar 2% tersebut, hanya diberikan kepada koperasi sebesar 50%-nya atas dasar realisasi pembayaran angsuran pokok dan bunganya oleh anggota koperasi yang memperoleh KKPA, dan sisanya 50% lagi menjadi penerimaan bank.

KKPA Perkebunan Kelapa Sawit
(1). KKPA Perkebunan Kelapa Sawit adalah KKPA yang diberikan untuk pembangunan kebun kelapa sawit petani anggota koperasi primer. Oleh karena jangka waktu pembangunan kebun ini cukup panjang dan masa pengembaliannya juga lama, maka jenis kredit ini termasuk dalam kredit investasi.
(2). Kredit ini dikembalikan atau diangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian bersama dengan Bank. Besarnya cicilan kredit termasuk bungab dihitung dengan persentase tertentu dari hasil kotor kebun sesuai dengan perjanjian antara bank dengan koperasi.

Persiapan Mendapatkan Fasilitas KKPA
(1). Petani yang akan memperoleh fasilitas KKPA untuk pembangunan kebun harus terdaftar sebagai anggota koperasi, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh koperasi yang bersangkutan, baik syarat administratif maupun syarat keuangan (seperti membayar simpanan pokok dan simpanan lain yang ditetapkan koperasi). Dengan kata lain, di wilayah yang akan dibangun kebun kelapa sawit telah berdiri koperasi yang layak untuk menerima (memberikan atau menyalurkan KKPA) kepada anggotanya.
(2). Petani yang akan memperoleh fasilitas KKPA harus memiliki lahan yang akan dibangun kebun kelapa sawit, ditandai dengan surat pemilikan lahan (tanah) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti sertifikat hak milik (SHM), atau surat keterangan tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti pemilikan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sah.
(3). Koperasi yang akan menerima atau menyalurkan KKPA harus mempunyai mitra kerja, dalam hal ini adalah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, yang dalam istilah sehari-hari disebut dengan Perusahaan Inti. Hubungan kerjasama antara Koperasi dengan Perusahaan Inti dibuat secara tertulis
(4). Menyiapkan studi kelayakan. Studi kelayakan harus disusun oleh konsultan independen yang telah memperoleh ijin sebagai konsultan. Penunjukan konsultan harus mendapat ijin dari Bank pelaksana.
(5). Oleh karena lahan yang diserahkan beragam bentuk, letak topografi dan ukurannya, maka dalam proses pembangunan kebun dilakukan penataan ulang. Oleh sebab itu tata letak lahan tidak akan sama dengan tata letak sebelum kebun dibangun. Petani calon peserta harus memahami dan dapat menerima kondisi yang demikian. Dengan terjadinya perubahan tata letak lahan, maka akan dilakukan konsolidasi lahan, sehingga diperluakan penerbitan ulang sertifikat tanah.

Pengajuan dan Besaran Kredit
(1). Permohonan mendapatkan fasilitas KKPA diajukan oleh koperasi dan atas nama anggota koperasi calon penerima KKPA (tergantung pada peran koperasi, apa sebagai pelaksana atau penyalur KKPA) berikut dengan studi kelayakan proyek dan Perjanjian Kerjasama dengan Perusahaan Inti kepada Bank pelaksana yang ditetapkan oleh PT. PNM. Bank pelaksana setelah meneliti kecukupan persyaratan dan menilai kelayakan permohonan yang diajukan, meneruskannya kepada PT. PNM
(2). PT. PNM setelah menilai dan menganalisais permohonan yang diajukan akan memberikan penetapan, apakah permohonan diterima atau ditolak. Ketetapan itu disampaikan koperasi melalui Bank pelaksana.
(3). Besarnya kredit ditetapkan oleh PT. PNM setelah mempelajari studi kelayakan proyek yang diajukan, dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi yang turut mempengaruhi. Oleh karena petani penerima KKPA umumnya tidak memilik modal yang cukup, maka bunga pinjaman KKPA selama masa pembangunan (konstruksi) kredit. Suku bungan dibebankan selama konstruksi ini adalah suku bunga tidak termasuk imbalan/koperasi sebesar 2%, jadi bunga yang berlaku 14% per tahun selama konstruksi (SK BI Pasal 10 ayat 2).
(4). Apabila dalam proses pembangunan kebun terjadi perubahan harga umum yang signifikan, sehingga flafond yang telah disetujui diperkirakan tidak dapat menyelesaikan pembangunan kebun, maka biasanya dimintakan ekskalasi harga, sehingga flafond kredit menjadi naik. Proses pengajuan ekskalasi ini harus dimulai dengan penilaian kemajuan fisik kebun dan penyusunan revisi studi kelayakan proyek.

Fungsi Koperasi
Fungsi Koperasi dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit dapat dilihat dari tahapan pengembangan kebun, yaitu : (1) Masa Persiapan, (2) Masa Konstruksi Kebun, (3) Masa Penyerahan Kebun Sampai Kredit Lunas, dan (4) Masa Pasca Kredit Lunas.

(1) Masa Persiapan
Pada masa persiapan ini fungsi koperasi adalah melakukan tugas-tugas sebagai berikut :
(a).Mensosialisasikan rencana pengembangan/pembangunan kebun kelapa sawit kepada calon anggota penerima KKPA atau yang akan ikut program KKPA. Dalam sosialisasinya dijelaskan pula kebutuhan kerjasama dengan Perusahaan Inti, hak dan kewajiban peserta, hak dan kewajiban Perusahaan Inti dan Bank Pelaksana, hak dan kewajiban Koperasi serta karakteristik kelapa sawit.
(b).Melakukan inventarisasi lahan calon peserta, sehingga diperoleh kepastian luas lahan dan nama-nama calon peserta. Dalam proses inventarisasi ini termasuk pula pengumpulan dan penelitian terhadap keabsahan surat-surat tanda pemilikan lahan calon peserta.
(c).Mengumpulkan persyaratan administratif kredit dari calon penerima KKPA, seperti copy “KTP” (suami isteri), copy Surat Nikah, copy Kartu Keluarga (“KK”) dan sebagainya yang dipersyaratkan oleh Bank.

(2) Masa Konstruksi
Selama masa konstruksi kebun, fungsi koperasi adalah melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai berikut :
(a).Memonitor dan mengawasi perkembangan pembangunan kebun yang dilakukan oleh Perusahaan Inti
(b).Bersama dengan Perusahaan Inti dan Konsultan pengawas melakukan opname kemajuan pekerjaan pembangunan kebun untuk dilaporkan kepada pihak Bank.
(c).Membantu Perusahaan Inti mendapatkan input produksi, diantaranya penyediaan tenaga kerja, bahan dan alat-alat kerja, penyediaan sarana pengangkutan dan sebaagainya.

(3) Masa Pencicilan Sampai Kredit Lunas
Selama masa pencicilan sampai kredit lunas, fungsi koperasi adalah melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai berikut :
(a).Mempersiapkan administrasi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk pengukuran lahan defenitif untuk diterbitkan sertifikat oleh BPN
(b).Bersama Perusahaan Inti dan Pemerintah Desa mensosialisasikan sistem pengelolaan kebun kepada petani yang akan menerima kebun.
(c).Bersama Perusahaan Inti membuat desain kelompok, dan mensosialisasikan pembentukan kelompok kepada para petani.
(d).Membantu Perusahaan Inti dalam mempersiapkan dan melakukan pelatihan-pelatihan kepada petani yang akan menerima penyerahan kebun.
(e).Membuat data nama petani yang telah ditetapkan menjadi peserta
(f).Membuat sistem pengelolaan dan sistem pendanaan untuk perawatan kebun dengan bantuan Perusahaan Inti
(g).Mengkoordinir kegiatan manajemen kebun, mencakup panen, pengangkutan, perawatan tanaman, perawatan infrastruktur, pemupukan, penualan TBS pada Perusahaan Inti.
(h).Bertindak sebagai wakil petani dalam negosiasi harga dengan Perusahaan Inti.
(i).Menyelenggarakan adminstrasi kredit KKPA masing-masing kelompok dan administrasi keuangan kebun secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

(4) Masa Pasca Kredit Lunas
Selama masa pasca kredit lunas, fungsi koperasi adalah melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai berikut :
(a).Mempertahankan agar produktivitas kebun dapat dioptimalkan, walaupun kewajiban kredit kepada Bank telah lunas.
(b).Menjaga agar hasil produksi plasma tetap dijual kepada Perusahaan Inti, karena desain pabrik Perusahaan Inti adalah untuk mengolah kebun Plasma dan Kebun Inti.
(c).Bersama Perusahaan Inti membuat rencana replanting dan mensosialisasikannya kepada para petani.
(d).Mengembangkan usaha-usaha produktif yang dapat dilakukan oleh anggoa/petani untuk menopang pendapatan selama masa replanting.

Fungsi Lain Koperasi
Selain fungsi yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit sebagaimana dijelaskan ,
(a).Meningkatnya kesadaran petani anggotanya dalam pengelolaan kebun, mamatuhi aturan-aturan pengelolaan kebun yang ditetapkan kelompok dan koperasi, serta mendorong untuk aktifnya berkoperasi.
(b).Menggerakan petani anggotanya untuk menabung secara teratur.
(c).Melakukan kegiatan-kegiatan untuk kesejahteraan petani anggota dan keluarganya melalui berbagai kegiatan usaha yang layak antara lain : Simpan Pinjam, Penyediaan barang-barang konsumsi dan rumah tangga serta alat-alat produksi, Pemasaran hasil produksi anggota selain hasil produksi kebun (TBS), Pendidikan.

Fungsi Perusahaan Inti
Fungsi Perusahaan Inti sejak persiapan pembangunan kebun sampai dengan pasca kredit lunas adalah melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai berikut :
(a).Membuat desain kebun dan kelompok tani.
(b).Membantu Koperasi melakukan Sosialisasi Program KKPA dan sistem pengelolaan kebun kepada para petani peserta.
(c).Melakukan pembangunan kebun sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam studi kelayakan dan desain kebun serta standar mutu yang ditetapkan.
(d).Melakukan pembinaan dan pengalihan teknologi budidaya kepada petani, kelompok dan koperasi sesuai dengan tahap-tahap pembangunan kebun.
(e).Menampung (membeli) hasil TBS petani Plasma sesuai ketentuan harga yang berlaku.
(f).Membantu koperasi dalam membuat perhitungan hasil penjualan TBS untuk masing-masing petani/kelompok dan penyisihan dana untuk cicilan kredit dan biaya pemeliharaan kebun.
(g).Melakukan alokasi hasil penjualan TBS petani untuk cicilan kredit, biaya perawatan kebun dan pendapatan petani.
(h).Membantu Koperasi mengembangkan sistem pengelolaan kebun yang efektif untuk peningkatan produktivitas kebun.
(i).Membantu Koperasi membuat rencana replanting.

Fungsi Bank Pelaksana
Fungsi Bank Pelaksana sejak persiapan pembangunan kebun sampai dengan kredit lunas adalah melaksanakan tugas-tugas pokok berikut :
(a).Memproses permohonan kredit KKPA yang diajukan koperasi dan meneruskannya kepada PT. PNM.
(b).Menyalurkan kredit sesuai sesuai dengan tahap-tahap pencairan kredit yang ditetapkan.
(c).Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kebun yang dilakukan oleh Perusahaan Inti.
(d).Membantu Kopeasi melakukan sosialisasi program KKPA kepada petani calon peserta proyek pembangunan kebun.
(e).Bersama Perusahaan Inti membantu koperasi mengembangkan sistem pengelolaan kebun yang efektif.
(f).Menyediakan pelayanan perbankan untuk para petani anggota koperasi.

Penggunaan Hasil TBS
(1). Hasil penjualan TBS digunakan untuk pembiayaan :
(a).Kebutuhan rumah tangag petani sebesar 30%.
(b).Cicilan Kredit sebesar 30% atau sesuai dengan perjanjian dengan Bak Pelaksana.
(c).Biaya Produksi dan Pemeliharaan Kebun sebesar 40%
(2). Dari jumlah 40% biaya produksi dan pemeliharaan kebun, 5% diantaranya merupakan tabungan beku yang disimpan di Bank dan diberikan bunga sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku.
(3). Biaya Produksi dan pemeliharaan mencakup biaya transport TBS ke Pabrik, biaya pupuk, biaya pemberantasan hama penyakit tanaman, biaya pemeliharaan infrastruktur (jalan, jembatan dan drainase), biaya replanting dan biaya manajemen dan organisasi. Dana untuk biaya produksi disimpan di Bank, diberikan bunga sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku.

***eSa***

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Cheap Web Hosting